bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, menduga penggeledahan kantor hukumnya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan honor yang ia terima saat menjadi tim hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Febri Diansyah, menduga KPK mengira honor yang diterimanya dari SYL berasal dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Dugaan itu Febri ungkapkan guna merespons alasan KPK saat menggeledah kantor hukumnya karena terkait pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat SYL.

鈥淛adi yang disebutkan oleh KPK kan kemarin seolah-olah honorarium advokat itu dari hasil korupsi Kementan, seolah-olah seperti itu kan,鈥� kata Febri saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Terkait honornya sebagai kuasa hukum, Febri menegaskan bahwa hal itu sudah pernah ia ungkapkan dalam proses persidangan mantan Menteri Pertanian tersebut.

Dalam sidang saat itu, Febri menuturkan bahwa para kliennya, termasuk SYL menyatakan honor yang diberikan kepadanya berasal dari dana iuran dan bukan berasal dari anggaran Kementan.

Lebih jauh, Febri juga menekankan dalam proses sidang tersebut Sekjen Kementan yang jadi terdakwa saat itu,yakni Kasdi Subagyono juga telah memberi kesaksiannya mengenai hal tersebut.

鈥淏ahwa sejak awal ketika saya komunikasi dengan beliau, Kasdi, saya menolak untuk diberikan honorarium yang berasal dari dana APBN atau Kementan karena itu kasus pribadi, seharusnya sudah clear,鈥� jelasnya.

Tak hanya Kasdi, SYL pun menurut Febri juga pernah menjelaskan kepadanya mengenai sumber pembayaran atau fee advokat.

SYL saat itu menerangkan bahwa fee yang diberikan kepadanya merupakan dana pribadi.

鈥淚tu disampaikan di persidangan. Seharusnya hal tersebut sudah terpisahkan secara jelas, tentu saja karena memang ini dijamin UU,鈥� pungkasnya.

Digeledah KPK

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Visi Law Office di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu 19/3/2025.

Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).