bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -聽Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengkritik pola imunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung.聽

Dia menyoroti pernyataan kejaksaan yang menyebut bahwa serangan terhadap satu jaksa sama dengan serangan terhadap institusi, sebagai bentuk perlindungan berlebihan terhadap aparat penegak hukum.

Baca juga: Kubu Tom Lembong Sebut Dakwaan Jaksa Soal Kerugian Negara Rp 578 M di Kasus Impor Gula Tidak Jelas

鈥淧ernyataan seperti ini sudah sering kita dengar. Jika seorang jaksa mendapat kritik atau serangan, langsung dianggap sebagai serangan terhadap Kejaksaan Agung," kata Ray dalam forum diskusi publik secara daring yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) bertema 鈥淭om Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa鈥�, Jumat (14/3/2025).

鈥淪ementara jika rakyat biasa mengalami ketidakadilan, itu tidak pernah dianggap sebagai serangan terhadap seluruh rakyat Indonesia,鈥� kata Ray lagi.

Baca juga: Sosok Jaksa Azam Akhmad Akhsya, Terima Suap Rp11,5 Miliar dalam Kasus Trading, Hartanya Rp6,6 M

Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan ketimpangan antara hak pejabat dan rakyat.聽

Ray menilai pejabat memiliki perlindungan ekstra di balik institusi mereka, sedangkan rakyat tidak memiliki tempat berlindung.

"Hak-hak pejabat lebih diutamakan. Mereka dipanggil dengan gelar 鈥榊ang Terhormat鈥�, sementara rakyat biasa tidak mendapat penghormatan yang sama. Bahkan, mereka yang pernah terlibat kasus korupsi tetap dihormati saat kembali ke masyarakat,鈥� tambahnya.

Dalam konteks kasus Tom Lembong, Ray menilai imunitas kejaksaan semakin terlihat jelas.聽

Sikap jaksa yang menantang siapa pun yang berani 鈥渕enyenggol鈥� kejaksaan, menurutnya adalah bentuk upaya melindungi institusi, meskipun hal itu berpotensi mengorbankan keadilan.

鈥淚ni cerminan mindset Orde Baru yang masih bertahan. Hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan pejabat malah digunakan untuk melindungi mereka dari kritik dan tuntutan hukum,鈥� kata dia.

Ray berharap agar sistem hukum di Indonesia dapat lebih adil dan transparan, di mana kritik terhadap pejabat dan institusi negara tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung merespons soal pelaporan yang dilayangkan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK, Ini Respons Kejaksaan Agung

Seperti diketahui Febrie dilaporkan ke KPK oleh sejumlah orang dari Koalisi Masyarakat Sipil atas tuduhan lakukan korupsi saat menangani sejumlah perkara besar.

Menyikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari seperti apa laporan yang dilayangkan terhadap Febrie ke KPK tersebut.