Program Makan Bergizi Gratis
KPK Dapat Laporan Anggaran MBG Dikurangi Jadi Rp 8 Ribu, Kepala BGN Jelaskan terkait Perbedaan Harga
KPK menerima laporan mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikurangi.ÌýKepala MBG menjelaskan mengaapa ada perbedaan harga di MBG.
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikurangi.Ìý
Berdasarkan laporan yang diterima KPK itu, mestinya anggaran makanan yang diberikan senilai Rp 10 ribu.Ìý
Baca juga: Ahli: Susu Lengkapi Pemenuhan Gizi Anak dalam Program MBG
Namun, justru realita yang diterima di lapangan hanya senilai Rp 8 ribu.
Informasi terkait adanya laporan tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3/2025) lalu.Ìý
Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat makin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga justru berdampak terhadap kualitas makanan.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).Ìý
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," jelas dia.
Untuk itu, pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring.Ìý
Baca juga: Prabowo Bertemu 8 Pengusaha di Istana, Bahas Program MBG hingga Danantara
"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," kata Setyo.
Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).Ìý
"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," katanya.

Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.Ìý
Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.Ìý
Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.