bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra baru saja menetapkan lima poin keputusan strategis.

Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah keputusan meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia. 

Pasalnya, belum genap 100 hari pemerintahan baru berjalan, Partai Gerindra sudah menetapkan calon presidennya untuk lima tahun ke depan. 

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini merupakan sinyal kuat bagi para politisi muda, termasuk Gibran Rakabuming Raka, untuk tidak berandai-andai dalam kontestasi politik 2029.

"Dengan keputusan ini, artinya Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap menjalani dua periode kepemimpinan. Spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama dua tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu terbantahkan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh," ujar Hardjuno di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Hardjuno juga menyinggung isu utang budi dalam politik. 

Menurutnya, tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal.

"Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa. Jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekadar urusan pertemanan. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi ia harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Urutan emosional harus menjadi prioritas terakhir, karena sumpah jabatan diucapkan kepada Tuhan dan rakyat, bukan kepada individu tertentu," tegasnya.

Prabowo dan Komitmennya terhadap Penegakan Hukum

Salah satu janji besar Prabowo Subianto adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. 

Isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

"Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin oleh para debitur. Jika ini tidak dilaksanakan, maka ada konspirasi yang terjadi di dalamnya," kata Hardjuno.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus-kasus besar, bukan sekadar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil.

"KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jangan sampai hanya menargetkan kasus-kasus kecil, sementara kasus besar dibiarkan lolos. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, maka korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan," jelas Hardjuno.