bet365×ãÇòͶע

Selain itu, hadir pula Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono Putra yang hadir mewakili KSAU Marsekal M Tonny Harjono.

Pada sesi pendalaman, sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat melontarkan sejumlah topik dalam pernyataan dan pertanyaan.

Topik tersebut di antaranya soal dampak efisiensi tersebut terhadap kesiapan operasi dan operasional TNI serta dampak efisiensi terhadap rencana-rencana pembangunan instansi yang telah dinyatakan oleh TNI.

Terdapat kesan, para anggota DPR tersebut tidak ingin efisiensi anggaran terhadap Kemhan dan TNI berpengaruh pada kinerja khususnya pada aspek penegakan kedaulatan serta pertahanan dan keamanan negara.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan belanja pegawai di TNI AD mencapai 67 persen dari pagu yang ada meski menurutnya ada penyampaian dari Kemhan bahwa belanja pegawai rata-rata 32,9 persen.

Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk hal-hal yang bersifat wajib (mandatory) di antaranya listrik, gas, BBM, dan sebagainya yang terbilang besar. 

"Jadi kalau dilihat angka begini ya cuma kegiatan itu saja, gaji dan belanja pegawai. Belum dukungan Babinsa, pendidikan, latihan, belum termasuk. Mungkin juga kami akan laporkan," ungkap Maruli saat rapat.

Selain itu, Maruli juga menjelaskan bahwa 90 persen biaya perjalanan dinas (BPD) yang dikeluarkan TNI AD adalah untuk perpindahan personel ke satuan, dan bukan karena kunjungan pejabat atau kegiatan lain. 

Perpindahan personel di TNI AD tersebut, ujarnya, karena memang prajurit tersebut harus pindah satuan dan harus mendapatkan dukungan anggaran.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pandangnnya kriteria kajian dan litbang yang terdampak efisiensi.

Menurut dia, kajian dan litbang di TNI AD merupakan kegiatan tim yang memiliki kegiatan rutin dan anggarannya relatif kecil.

"Jadi ini nanti yang kami mohon bantuannya untuk menjelaskan sehingga masalah-masalah seperti ini perlu dijelaskan bahwa kalau di TNI, BPD itu lebih banyak perpindahan, pendidikan, dan saya kira litbang itu kami lakukan juga saya kira dana yang dikeluarkan untuk litbang di kami itu tidak besar. Mungkin kemarin itu tidak sampai Rp10 miliar kali Pak," ujarnya.

"Namun sangat terasa sekali kalau memang itu dicoret semua. Jadi intinya, kalau kita dikasih Rp51 triliun, Rp38 triliun itu sudah gaji. Mandatory kami sekitar Rp11 (triliun). Untuk listrik saja kita sampai Rp1 triliun untuk bayar listrik," lanjut dia.

KSAL Laksamana Muhammad Ali menyatakan efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada operasional TNI AL.