bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA 鈥� Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.172 personel mengawal jalannya Sidang Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 dengan agenda pengucapan putusan sela (dismissal) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (4/02/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas.

Menurutnya, pengamanan ketat itu demi memastikan sidang berlangsung aman dan kondusif.

鈥淜ami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,鈥� ujar Kombes Susatyo.

Personel Polri disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar MK. Yang terlibat pengamanan di MK tidak ada yang membawa senjata api.听

Baca juga: Pengamat: Pelantikan Kepala Daerah Harus Dilakukan Serentak Setelah MK Baca Putusan Sengketa Pilkada

Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang.

Sidang pleno dengan agenda putusan sela ini menjadi bagian dari proses hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024.听

Keputusan yang diambil dalam tahap ini akan menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan atau tidak.

Polri mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar 4-5 Februari 2025.

Kepala Divisi Hukum KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan pihaknya telah memperkuat berbagai aspek guna menghadapi sidang ini.听

Salah satu langkah utama adalah menggelar rapat konsolidasi dengan tim untuk memastikan pendampingan optimal bagi satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menghadapi sidang pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, KPU juga melakukan pemetaan terhadap saksi atau ahli yang berpotensi dihadirkan dalam persidangan.听

鈥淢elakukan mapping saksi atau ahli yang berpotensi dihadirkan di sidang pemeriksaan lanjutan,鈥� kata Iffa saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

Langkah lain yang diambil adalah mengarahkan satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat jawaban serta menyiapkan alat bukti tambahan guna memperkokoh posisi KPU dalam persidangan.听

Iffa optimistis banyak permohonan sengketa akan diputus melalui mekanisme dismissal oleh MK.

鈥淜alau yakin, kami sangat yakin akan banyak permohonan sengketa yang diputus dismissal, kami sangat yakin dengan kredibilitas penyelenggara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah bekerja secara profesional, sesuai UU dan PKPU (PKPU),鈥� ujarnya.
听