bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM - Syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara Wa Ode Nurhayati menyatakan penghapusan presidential threshold merupakan kemenangan rakyat atas haknya menyalurkan suara memilih calon pemimpin yang beragam.聽

Ia menyebut selama ini parpol kecil dan baru sulit membangun gerakan politik maupun menyodorkan figur alternatif untuk kontestasi Pilpres. Ini karena partai politik besar yang hanya dijadikan simbol representatif.

鈥淒emokrasi Indonesia itu seterang matahari, bahwa dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,鈥� kata Wa Ode dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Presidium Forhati Nasional ini menekankan putusan MK sudah relevan jika merujuk ketentuan Pasal 6 A Ayat (2) UUD 1945 yang tegas menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Karena itu, jika hal tersebut ditafsirkan secara restriktif atau dipersempit, terkandung makna bahwa tak dikenal syarat presidential threshold.

鈥淛ika dilakukan penafsiran hukum secara restriktif (dipersempit) terhadap ketentuan UUD 1945 tersebut, maka terkandung makna bahwa PT tidak dikenal. Pasangan capres/cawapres diusulkan semua parpol dan atau gabungan parpol sepanjang parpol tersebut menjadi peserta pemilu,鈥� kata dia.

Wa Ode menyatakan putusan MK akan membuka peluang publik dalam berpolitik aktif. Semua elemen bisa membangun basis sosial dengan corak beragam.聽

Atas hal itu, menurutnya sudah sepatutnya sekecil apapun suara rakyat adalah terhormat. Bukan justru dikanalisasi lewat presidential threshold, intervensi kekuasaan ataupun politik uang.聽

鈥淧artai politik sebagai rumah, rakyat sebagai pelaku, penyelenggara demokrasi sebagai penjaga, mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat demokrasi. Maka sepatutnya sekecil apapun suara rakyat adalah terhormat, jangan dikanalisasi oleh alasan apapun, seperti PT, money politic, intervensi kekuasaan dan atau sejenisnya,鈥� katanya.