Calon Kapolri
TPDI Sesalkan Sikap PDIP Ngotot Minta Lantik Budi Gunawan
Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyesalkan sikap PDIP yang tetap ngotot menuntut agar Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri
Penulis:
Dewi Agustina
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyesalkan sikap PDIP yang tetap ngotot menuntut agar Presiden Jokowi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Petrus menilai kepentingan yang diperjuangkan oleh PDIP dalam hal ini bukan untuk kepentingan umum.
"Apalagi pemerintah sudah memutuskan membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bahkan sudah mengajukan calon baru sebagai penggantinya yaitu Komjen Pol Badroddin Haiti," kata Petrus Selestinus dalam keterangannya kepada bet365×ãÇòͶעnews.com, Senin (6/4/2015).
Menurut Petrus, sebagai partai politik pendukung pemerintah sikap politik yang ditampilkan oleh Megawati Soekarnoputri dkk di PDIP sebagai sikap tidak terpuji, kekanak-kanakan dan bertentangan dengan fatsoen atau tata krama politik yang berlaku.
Justru Partai Politik seperti Partai Nasdem, Hanura, PKB bahkan PPP lebih cerdas dan santun dalam menyikapi keputusan Presiden Jokowi yang telah mengajukan Komjen Pol Badroddin Haiti sebagai calon kapolri, sementara PDIP.
"Masih tetap mempersoalkan mengapa Komjen Pol Budi Gunawan dibatalkan. Padahal pembatalan pencalonan Komjen Pol BG itu sudah cukup dipertimbangkan termasuk merespons tuntutan publik dan publik pun sudah paham dan terima sikap Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi kapolri dan menggantinya dengan Komjen Pol Badroddin Haiti, kata Petrus.
Petrus mengatakan, sikap PDIP tersebut telah mendapat penilaian dari pengamat politik seperti Nico Harjanto yang menyatakan sikap ngotot PDIP terhadap Presiden Jokowi dalam soal calon kapolri sebetulnya hanya mencari deal-deal untuk mendapatkan jatah kursi menteri jika ada reshuffle kabinet.
"Jika dasar penilaian Nico Harjanto ini benar, maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana komitmen PDIP terhadap Koalisi yang mengusung Jokowi menjadi capres tanpa syarat jatah kursi menteri dan lain-lain. Gaya politik PDIP memanag selalu rentan apa yang dikatakan sebagai komitmen, apalagi komitmennya terhadap rakyat. Inilah paradoks politik yang menjadi trade mark PDIP yang sangat rentan terhadap komitmen termasuk komitmennya terhadap publik," ujar Petrus.
