bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan memberikan keringanan atau pemutihan penunggak pajak kendaraan.

Pramono Anung mengatakan para pengendara telah menikmati sejumlah fasilitas sehingga akan tetap mengejar para penunggak pajak kendaraan.

"Kalau orang yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas bisa beli mobil, enggak mau bayar, saya kejar," kata Pramono dikutip dari bet365×ãÇòͶעJakarta pada Senin (28/4/2025). 

Baca juga: Cek Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat, Berlaku hingga 6 Juni 2025

Sebelumnya, Pramono mengatakan para penunggak pajak kendaraan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

"Penunggak pajak kendaraan bermotor, menurut kami, rata-rata memiliki kendaraan kedua atau ketiga. Mereka tidak layak mendapatkan bantuan," ujar Pramono, Rabu (26/3/2025).

Pramono juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin.

Bantu tebus ijazah

Diketahui, Pemerintah Jakarta tengah menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya. 

Pramono Anung mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

"Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan," 

Pramono menuturkan, dirinya akan menghadiri langsung program pemutihan ijazah pada tahap kedua.

Baca juga: Soal Pajak Mobil Lexus, Dedi Mulyadi: Sudah Tidak Ada Masalah, Pelat Nomor Bandung

Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

Sementara Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir dalam program pemutihan di tahap ketiga.

Ia pun berharap program ini akan mendapat perhatian luas dari masyarakat. 

Ia menekankan, ijazah merupakan hak setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan.