Gubuk-gubuk Liar di Banjir Kanal Barat Bakal Ditertipkan, Ini Catatan Penggusuran Gubernur Anies
Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan penertiban terhadap gubuk-gubuk liar yang berada di bantaran Banjir Kanal Barat (BKB), Tanahabang, Jakpus
Editor:
Sugiyarto
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan penertiban terhadap gubuk-gubuk liar yang berada di bantaran (BKB), Tanahabang, Jakarta Pusat.
Wakil Camat Tanahabang Muhammad Iqbal mengatakan, penertiban itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Kami bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwiung Cisadane (BBWSCC) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait akan laksanakan penertiban," kata Iqbal, Selasa (9/7/2019).
Iqbal mengatakan, penertiban itu dilakukan karena keberadaan gubuk-gubuk itu membuat kawasan tersebut terlihat kumuh.
Aparat Kecamatan Tanahabang sudah memberikan imbauan kepada para penghuni gubuk-gubuk liar tersebut untuk segera pindah secara sukarela."Kita harap penghuni segera membongkar sendiri. Tapi, yang pasti kami sudah memberikan himbauan sebelum pelaksaan penertiban, nanti akan kami monitor lagi," ujar Iqbal.
Gubuk liar yang akan ditertibkan itu berada di sejumlah kawasan di wilayah Kecamatan Tanahabang, di antaranya di , Kebonkacang, Kebonmelati, dan Kampungbali.
Gubuk-gubuk di bantaran BKB selain dijadikan tempat tinggal, juga menjadi tempat prostitusi.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol) PP Jakarta Pusat, Bernard Tambunan mengatakan kawasan itu sudah pernah ditertibkan.Namun seiringnya waktu mereka kembali lagi dan membangun lapak-lapak yang seharusnya tidak boleh didirikan.
Ia masih menunggu permintaan dari Kecamatan Tanahabang terkait tindakan penertiban.
"Kita menunggu permintaan terkait penertiban. Kami hanya menjalankan Peraturan Ketertiban Umum (Tibum) No 8 tahun 2007," ucapnya.
79 Kasus Penggusuran
Sampai Oktober 2018, atau genap Gubernur setahun memimpin DKI , Anies sudah melakukan 79 melakukan penggusuran.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat ada sekitar 79 kasus paksa yang terjadi di sejumlah wilayah ibu kota, selama menjadi gubernur.
Charlie Al Bajili selaku pengacara publik LBH Jakarta mengatakan, angka tersebut terjadi sejak Januari-September 2018.
