bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (20/2/2025), Dedi Mulyadi, berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.

Dedi mengatakan, tujuan wamil itu adalah untuk pembentukan karakter bela negara.

"Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dedi menjelaskan, wamil ini akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antar siswa. 

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah membuat alokasi khusus untuk menangani persoalan geng motor dan premanisme tersebut.

"Kita membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar. Relatif lumayan alokasinya," tuturnya.

Nantinya, kata Dedi, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana itu.

Dedi Copot Kepsek SMAN 6 Depok

Sementara itu, pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur, Dedi juga telah mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi ke Study Tour ke Jawa Timur.

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis, dilansir Kompas.com.

Dedi lantas mengatakan hal tersebut akan dibenahinya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Fokus Efisiensi, Anggaran Tak Penting Dipangkas

Dia pun memerintahkan jajarannya untuk memeriksa, apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," kata Dedi. 

"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ujar dia.

Siap Efisiensi Anggaran