bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,8 persen, turun dari proyeksi awal pada 2024 yang dipatok 3,3 persen.

"Pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,8 persen pada tahun ini, turun dari 3,3 persen tahun lalu dan jauh di bawah rata-rata historis," tulis laporan IMF dikutip dari CNN International, Kamis (24/4/2025).

Pemangkasan ini diungkap IMF dalam laporan bertajuk World Economic Outlook.

Tepat setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor ke sejumlah negara hingga memicu perang dagang.

Bagi mitra dagang, bea masuk yang lebih tinggi akan diterjemahkan sebagai guncangan permintaan yang memukul output dan harga  yang mengganggu perdagangan global, hingga berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global.

Serangkaian tekanan ini yang mendorong IMF untuk memangkas proyeksi pertumbuhan global tahun ini.

Menjadi ekspansi produk domestik bruto paling lambat sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, jadi yang terburuk kedua sejak 2009.

Pertumbuhan Ekonomi AS Ikut Amblas

Tak hanya proyeksi ekonomi dunia yang dipangkas, IMF juga turut memangkas proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS.

Proyeksi itu dipangkas dari 2,8 persen pada 2024 menjadi 1,8 persen pada 2025.

Pemangkasan dilakukan lantaran tarif impor yang diberlakukan Trump memicu beberapa mitra dagang untuk melemparkan tindakan balasan terhadap tarif yang pada akhirnya membawa perdagangan dunia di ambang resesi.

Baca juga: Tarif Trump Dikhawatirkan Jadi Bencana Bagi Industri Otomotif Amerika

Membuat ekonomi Amerika Serikat (AS) berpotensi jatuh ke jurang resesi.

Dengan kemungkinan 2 juta warga AS kehilangan pekerjaan, sebagai akibat dari kenaikan tarif yang sedang berlangsung.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan tarif baru yang diberlakukan Trump menyumbang hampir separuh dari penurunan tajam dalam proyeksi pertumbuhan AS tahun ini.

Ia mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan telah menekan permintaan di dalam negeri bahkan sebelum pengumuman tarif terbaru.