bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang melanda sejumlah perusahaan di dalam negeri.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan, PT Sanken di Karawang, Jawa Barat akan melakukan PHK kepada seribu karyawan dan menutup operasionalnya untuk relokasi kembali ke Jepang.Ìý

Kemudian, PT Yamaha Musik PHK lebih dari seribu buruh karena pabriknya dipindahkan ke China dan Jepang.Ìý

Baca juga: Kemenperin Pastikan Ratusan Karyawan Sanken Indonesia Tidak Di-PHK, Tapi Pensiun Dini 

Selanjutnya, PT Tokai di Bekasi mem-PHK ratusan buruh dan kembali, perusahaan pun tutup.

"Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truck, seperti Toyota, Isuzu, Hino, dan Mitsubishi—yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia terancam melakukan PHK ribuan karyawannya pada tahun 2025," kata Said dikutip Rabu (26/2/2025).

Ragukan Kepemimpinan Danantara

Said menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana hal ini berorientasi pada kesejahteraan anak cucu rakyat Indonesia.Ìý

Namun, Said menyampaikan, jika melihat komposisi kepemimpinan badan pelaksana Danantara, yaitu CEO Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Kepala BKPM), Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN) sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir (Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia) sebagai CIO Danantara—sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh.Ìý

"Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka," ujar Said.

Menurutnya, apakah mungkin saat menjabat sebagai CEO Danantara, ia akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan yang telah buat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law.

"Ada triliunan rupiah dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola oleh Danantara. Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law," paparnya.

"Begitu pula dengan kedua pejabat yang menjabat sebagai COO dan CIO Danantara, rekam jejak mereka tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat. Apakah buruh masih bisa mempercayakan dana puluhan triliunan rupiah kepada mereka?" sambung Said.

Lebih lanjut Said menyampaikan, sebelum bulan Ramadan, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk.Ìý

"Aksi ini akan dilakukan di Istana Merdeka serta di kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia," tegas Said.