TOPIK
Retret Kepala Daerah
-
Tito menyebutkan bahwa pasangan kepala daerah dari Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung akan diikutsertakan dalam Retret Gelombang Kedua
-
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua.
-
Seluruh kepala daerah dari PDIP yang absen pada retret atau pembekalan di gelombang pertama bakal ikuti pembekalan di gelombang kedua.
-
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok persiapan retret kepala daerah gelombang kedua.
-
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar setelah Lebaran 2025.
-
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut kepala daerah yang belum dilantik dipastikan tetap diwajibkan mengikuti retret.
-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi masyarakat yang sudah melaporkan kegiatan retreat kepala daerah di Magelang ke KPK
-
Tito Karnavian mengaku pembayaran retret kepala daerah masih belum lunas, sisanya akan dibayarkan setelah adanya rekomendasi dari BPKP.
-
Retret kepala daerah yang menghabiskan biaya hingga Rp13 miliar menyisakan masalah. Mendagri pun dilaporkan ke KPK dan pembayaran masih nunggak.
-
Kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, terus bergulir.
-
Feri Amsari, seorang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Timur.
-
Dilaporkan ke KPK imbas penyelenggaraan retret kepala daerah, Mendagri Tito justru berterimakasih dan menganggap laporan ini bentuk pengawasan publik.
-
Tito Karnavian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang.
-
Koalisi menduga adanya konflik kepentingan dan pelaksanaan retret melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Mendagri Tito Karnavian akui tunggakan pembayaran retret kepala daerah Rp 11 miliar!
-
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, masih meyakini ada sejumlah kejanggalan pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Magelang.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menjelaskan asal dugaan korupsi retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
-
Wamendagri Ribka Haluk memilih diam saat ditanya mengenai dugaan korupsi dalam retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK, Selasa (4/3/2025).
-
Harta kekayaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi retret kepala daerah. Capai Rp 25,8 miliar.
-
Respons pemerintah terkait Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
Istana yakini retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, Kemendagri transparan.
-
Mendagri Tito Karnavian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang.
-
Wamendagri Bima Arya mengumumkan jadwal pelaksanaan retret gelombang II di tengah ramainya isu dugaan korupsi di gelaran retret kepala daerah.
-
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret tersebut.
-
Wamendagri mengeklaim retreat kepala daerah bersih dari dugaan korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
-
Wamendagri Bima Arya membantah soal adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
-
Pihak Istana tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi retret kepala daerah karena merasa tak ada pelanggaran dalam pelaksaannya.
-
Koalisi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT LTI sebagai pelaksana retreat karena perusahaan itu diduga diurus kader Partai Gerindra.
-
Istana ngotot tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret di Akmil Magelang, siap buka-bukaan soal laporan di KPK.Â
-
KPK memverifikasi laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam retret.