TOPIK
Amandemen UUD 1945
-
Pimpinan MPR dan Wiranto serta jajaran Wantimpres sepakat perubahan atau amendemen terhadap UUD 1945 harus dilakukan pada momentum yang tepat.
-
Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais meyakini, amendemen UUD 1945 bisa dilakukan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kritisi wacana sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR.
-
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menjelaskan soal isu amandemen UUD 1945 yang disebut-sebut bakal dilakukan segera.
-
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap mendorong amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.聽
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa wacana Amandemen UUD 1945 sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2024.
-
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya khawatir MPR akan menjadi lembaga tirani dan oligarki.
-
Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan wacana amandemen UUD 1945 agar presiden bisa dilantik dan dipilih MPR RI.
-
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mencermati usulan agar MPR RI dapat kembali memilih dan melantik presiden.
-
Hidayat Nur Wahid sepakat dengan sikap berbagai pakar HTN, juga Fraksi PDIP MPR RI dan beberapa anggota DPD, yang mengusulkan agar amandemen konstitus
-
Ketiadaan haluan negara membuat perspektif pembangunan seakan memendek menjadi hanya pada siklus lima tahunan periode kepresidenan
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya harus menyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penumpang gelap dalam amandemen UUD 1945
-
鈥淪ehingga ketentuan tentang presiden tetap sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang selama ini kita jalankan,鈥� ucapnya.
-
Suharso Monoarfa mengatakan dirinya sempat merasakan manfaat kehadiran GBHN dalam pola perencanaan pembangunan nasional.
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini rencana amendemen UUD 1945 akan menemukan jalan terang.
-
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, hanya 5 persen rakyat Indonesia yang menginginkan masa jabatan presiden bisa le
-
Mayoritas rakyat Indonesia menolak presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).聽
-
Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas rakyat menolak gagasan pemilihan umum (Pemilu) diundur ke 202
-
Sebanyak 78 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945.聽
-
聽Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasi survei terbarunya terkait wacana Amandemen UUD 1945.
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus
-
Syarief Hasan menegaskan partainya mendukung pendapat bahwa negara ini memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana amendemen UUD 1945.
-
Wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945 terus mengemuka belakangan ini.
-
Permasalahan isu Amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden masih jadi perbincangan masyarakat luas.聽
-
Namun, menurut Syarief untuk menghadirkan PPHN bisa melalui Undang-Undang, ataupun melalui TAP MPR.聽
-
Fahri Bachmid menilai rencana amendemen UU 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, parsial, dan serampangan.
-
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sedang dibahas Badan Pengkajian MPR RI.
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak amendemen UUD 1945 baik secara terbatas ataupun terbuka.
-
Wakil Ketua MPR RI fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa MPR hingga saat ini belum memutuskan apapun terkait wacana amendemen
© 2025 bet365足球投注, a subsidiary of . All Right Reserved
Pendidikan GO
