Pendidikan GOTAG
Yeka Hendra Fatika
Berita
-
Kasus Pinjaman Online Kian Marak, Ombudsman: Perlindungan Hukum Korban Pinjol harus Jadi Prioritas
Yeka Hendra Fatika menyoroti lemahnya penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) oleh perusahaan pinjaman online
-
Ayam Melimpah dan Harga Anjlok, Ombudsman Minta Pemerintah Bertindak Cepat
Peternak ayam mandiri di Indonesia tengah menghadapi krisis akibat anjloknya harga ayam hidup (livebird) pasca lebaran 2025.Â
-
Wamenaker Noel Endus Ada 'Tangan Setan' yang Bermain di Pailit Sritex
Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar Sritex tetap berproduksi.
-
Ombudsman Catat Ada Penyelamatan Kerugian Publik Rp 496 Miliar Selama 2021-2024
Rincian penyelamatan kerugian publiktiap tahunnya yakni tahun 2021 ada penyelamatan Rp26,8 miliar, tahun 2022 Rp90 miliar dan 2023 Rp 213 miliar
-
Ombudsman RI Ungkap Negara Bisa Kantongi Pendapatan Rp279,1 Triliun dari Sawit, Tapi Syaratnya Ini
Permasalahan yang paling sering ditemukan dalam aspek lahan adalah tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan.
-
Ombudsman: Produktivitas Sawit Turun, Potensi Kerugian Capai Rp111,6 Triliun
Ombudsman mencatat potensi kerugian akibat turunnya produktivitas sawit di Indonesia. Jumlahnya bahkan mencapai Rp 111,6 triliun
-
Puluhan Ribu Pekerja Terancam PHK, Ombudsman: Sritex Harus Segera Wujudkan Upaya Penyelamatan
Sritex produsen tekstil terbesar di Indonesia, kini terancam kehilangan pekerjaan di tengah kondisi perusahaan yang sedang dalam proses pailit
-
Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Buka Peluang Panggil Kurator yang Tangani Sritex
Ombudsman Republik Indonesia (RI) membuka peluang untuk memanggil kurator yang menangani kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk
-
Tinjau SPBE di Sleman, Ombudsman Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat SasaranÂ
Dalam kunjungannya ke SPBE, ia melihat standar keamanan dan kualitas. Pihaknya juga melibatkan Kementerian Perdagangan untuk melakukan uji petik.
-
Ombudsman RI: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bagus, Asal Tak Bebani Anggaran Negara
Yeka pun kemudian menjelaskan program makan siang gratis ini akan mendorong terciptanya close up system.
-
Ombudsman Selesaikan 133 Laporan Masyarakat di Sektor Ekonomi Selama 2021-2024
Yeka merinci, dari total 109, sebanyak 10 laporan diantaranya merupakan persoalan yang terjadi pada tahun 2021.
-
Ombudsman Soroti Kebijakan Tapera, Dorong Regulasinya Diubah
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu hal yang pihaknya soroti perihal kewajiban iuran terhadap para pekerja.
-
Beratkan Pengusaha, Ombudsman RI Usul Iuran Tapera 3 Persen Ditanggung Sepenuhnya oleh Pekerja
Setoran dana Tapera sebesar 3 persen ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
Kelakar Ombudsman Soal Iuran Tapera: Kalau Bisa Anak Kecil Ikut Didaftarkan Jadi Peserta
Iuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
-
Usai Temui BP Tapera Selama 2 Jam, Ombudsman Pastikan Dana Masyarakat yang Dihimpun Aman
Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
Ombudsman RI Klaim Telah Selamatkan Rp322,59 Miliar dari Potensi Kerugian Sektor Perekonomian I
Potensi kerugian tersebut pada periode 2021-2024 yang didapat dari tindak lanjut laporan masyarakat terkait maladministrasi.
-
Ombudsman Pastikan BTN Tak Punya Produk Investasi dengan Bunga 10 Persen Per Bulan
Ombudsman RI menyambangi kantor Bank BTN guna mengetahui lebih detail terkait dengan permasalahan layanan di Bank Tabungan Negara (BTN).
-
Barang Bawaan Pekerja Migran Tertahan hingga Busuk, Ombudsman Tuntut Kejelasan Layanan
Kepala BP2MI menemukan banyak tumpukan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia yang tertahan sejak 2-3 bulan yang lalu.
-
Ombudsman Nyatakan Bappebti Lakukan Maladministrasi, Disebut Abaikan Sejumlah Kewajiban
Ombudsman RI menyatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan maladministrasi.
-
Ombudsman Nilai Kementan Gagal Awasi Wajib Tanam Bawang Putih, Berpotensi Tindakan Koruptif
Dari 214 perusahaan yang melakukan importasi bawang putih, hanya 44 perusahaan atau 21 persen yang melaksanakan wajib tanam bawang putih.
