Pendidikan GOTAG
UU Pilkada
Berita
Foto (82)
-
Evaluasi Pilkada Jadi Bahan Masukan KPU untuk Revisi UU Pemilu dan Pilkada
KPU menegaskan pentingnya melakukan evaluasi bagi daerah yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pilkada.
-
Kaleidoskop 2024: Peristiwa Penting di MK, Mulai dari Sengketa Pemilu hingga Putusan UU Pilkada
MK juga menegaskan, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai capres-cawapres.Â
-
Kaleidoskop 2024: Desakan Masyarakat Lewat Peringatan Darurat Gagalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada
Gelombang penolakan berbagai elemen masyarakat lewat gambar garuda pancasila berlatar biru disertai tulisan 'Peringatan Darurat' mewarnai 2024.
-
Manakar Nalar Syarat Calon Kepala Daerah
Figur qualified, mumpuni, visioner, memiliki visi, misi dan program kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan daerah yang aka
-
Bawaslu: Selama Tak Melanggar UU Pilkada, Kampanye Kotak Kosong Tidak Dilarang
Proses mengkampanyekan kotak kosong pada wilayah pilkada yang hanya ada calon tunggal tidak dilarang.
-
Dulu 'Ngegas' Ibu Iriana Direndahkan, Menebak Psikologis Kaesang Pilih Diam Ketika Istri 'Diserang'
Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono dibully habis-habisan karena naik jet pribadi menuju AS, saat situasi politik Tanah Air memanas.
-
Masyarakat Sipil Soroti Dugaan Pelanggaran UU Pilkada di Pilwalkot Tomohon
Arifin menyebut, ada 19 pejabat yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 tersebut diatas mulai melaksanakan tugas pada hari Senin, 25 Maret 2024 berda
-
Seruan Rombak UU Pilkada Guna Antisipasi Calon Tunggal Kepala Daerah
Berdasarkan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat ada 43 daerah memiliki calon tunggal kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.
-
KPU Sebut Tak Ada Sanksi Bagi Parpol yang Tak Usung Paslon di Pilkada
KPU mengatakan tak ada sanksi bagi partai politik peserta pemilu yang tidak mengusung pasangan calon kepala daerah.
-
Sekjen Partai Gelora tidak Menduga Gugatan Soal UU Pilkada Bakal Timbulkan Turbulensi Politik
Partai Gelora tidak menduga jika gugatan ke MK bersama Partai Buruh soal ambang batas pencalonan kepala daerah mengubah peta Pilkada 2024.
-
Akan Duduk di Kursi DPR, Denny Cagur Jadikan Momen Ikut Demo sebagai Refleksi
Denny Cagur tak mau jadi orang yang hanya berteriak di media sosial tanpa ada pergerakan apapun.
-
Budi Arie Sebut Isu Keretakan Hubungan Jokowi dengan Prabowo Hanya Untuk Adu Domba
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa ada pihak yang mencoba mengadu domba antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.
-
Marwah MK Kembali Naik usai Putusan Terkait Pilkada 2024, Respons Suhartoyo: Alhamdulillah
Ketua Suhartoyo menanggapi soal penilaian publik yang menyebut marwah MK kembali naik usai putusan nomor 60 dan 70 PUU-XXII/2024 terkait Pilkada 2024.
-
Megawati Apresiasi MK, Suhartoyo: Itu Ungkapan Publik, Silakan Saja
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo merespons ucapan apresiasi Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri.
-
Akhirnya DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Ketua MK: Konstitusi Memang Harus Dipatuhi
Ia mengaku bersyukur, bahwa pada akhirnya DPR mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024.
-
Demo Revisi UU Pilkada di Trenggalek Diwarnai, Siram Air Bunga ke Anggota DPRD yang Baru Dilantik
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek tersebut demo setelah pelantikan anggota DPRD Trenggalek masa jabatan 2024-2029.
-
BI: Demo Tolak Revisi UU Pilkada Tak Terlalu Berdampak ke Pergerakan Rupiah, Ekonomi RI Kokoh
Rupiah spot ditutup menguat 0,69% ke level Rp 15.492 per dolar Amerika Serikat (AS) dan dalam sepekan, rupiah masih menguat 1,28%.
-
Anies soal Aksi Kawal Putusan MK: Mahasiswa Bergerak Dikomando oleh Hati
Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengapresiasi gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal putusan MK.
-
Mahfud MD soal Polemik Revisi UU Pilkada, Singgung Taktik Loloskan Kaesang: Maaf, Kampungan
Mahfud MD duga revisi UU Pilkada jadi taktik DPR loloskan Kaesang di Pilkada: Maaf, kampungan.
-
Revisi Kilat UU Pilkada, Bukti Tidak ada Kepemimpinan Konstitusi
Putusan MK seharusnya berlaku apa adanya ketika sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, final, mengikat dan self executing
