Pendidikan GOTAG
UU PDP
Berita
-
Teknologi Enkripsi Bisa Digunakan untuk Pencegahan Kebocoran Data
Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) membawa tanggung jawab besar bagi organisasi, instansi pemerintah, dan korporasi
-
Saat UU PDP Diberlakukan, Sanksi Berat Mengancam Perusahaan Jika Terjadi Kebocoran Data
BSSN bahkan menyebut selama 2023 terjadi trafik anomali serangan siber hingga lebih dari 403 juta kali dan 103 insiden kebocoran data pribadi.
-
Cegah Kebocoran Data Pribadi, Pakar Keamanan Siber: Badan Usaha Perlu Segera Terapkan Amanat UU PDP
Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC sarankan badan usaha untuk segera terapkan amanat UU PDP demi cegah kebocoran data pribadi.
-
Delman Data Lab dan Synnex Metrodata Perkuat Kerja Sama Strategis untuk Implementasi UU PDP
SMI akan membantu menghubungkan Delman dengan mitra kerja SMI dan memperluas channel penjualan Delman.
-
Pemerintah Dinilai Perlu Memeriksa Kapasitas Pengendali Data dalam Penuhi Jangka Waktu UU PDP
Sejak 31 Agustus lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka partisipasi publik terhadap RPP PDP.
-
Ekonom: Kominfo Tak Perlu Bikin Satgas Project S TikTok Shop, Fokus Saja Pada Turunan UU PDP
Pihak yang seharusnya mengantisipasi Project S TikTok Shop adalah Kementerian Perdagangan melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020.
-
Tunggu UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku, Komisi I Harap Pemerintah Terbitkan Peraturan DaruratÂ
Disebutkan 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.Â
-
PP dan Perpres Perlindungan Data Pribadi Akan Terbit Tahun Ini
Peraturan pemerintah dan Perpres tentang Perlindungan Data Pribadi akan segera meluncur pada tahun ini.
-
IFSOC Soroti Penerbitan Regulasi Terkait Fintech Selama 2022, Mulai UU PDP hingga UU PPSK
IFSOC berharap penerbitan UU PDP dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemrosesan data pribadi, serta membangun kepercayaan publik
-
Indonesia Jadi Negara Paling Rawan Terhadap Ancaman Siber, Industri Keuangan Paling Rentan
Dalam UU yang baru tersebut, baik bisnis lokal maupun perusahaan internasional akan bertanggung jawab atas penanganan data pribadi konsumen Indonesia.
-
UU Pelindungan Data Pribadi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat ke Industri Fintech
Kehadiran UU PDP diyakini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan keuangan digital.
-
Kominfo: UU Pelindungan Data Pribadi untuk Lindungi Hak Fundamental Warga Negara
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh Presiden menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia.
-
UU PDP Diteken Presiden, Palsukan Data Pribadi Untuk Keuntungan Pribadi Kena Denda Rp 6 Miliar
Perlindungan tentang perlindungan data pribadi tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
-
UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Dapat Disalahgunakan, Pasal Ini Dianggap Pasal Karet
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki risiko adanya tindakan kriminalisasi terhadap suatu pihak.
-
UU PDP Dikhawatirkan Lemah Dalam Penegakan Hukum, ELSAM: Potensi Hanya jadi Macan Kertas
Elsam mempertanyajan perihal seberapa jauh UU PDP tersebut dapat mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia.
-
Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Hambat Pekerjaan Pers
Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilakukan DPR
-
Formappi Sebut Pembentukan UU PDP Tidak Terbuka hingga Pasal Kontroversial
Lucius Karus menyoroti proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menurutnya masih ada beberapa kekurangan.
-
UU Perlindungan Data Pribadi Resmi Disahkan DPR, ELSAM: Implementasinya Berpotensi Problematis
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai UU PDP akan sulit ditegakan dan implementasinya problematis.
-
UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta: Belum Menjamin Keamanan Data Pribadi dari Kepentingan Politik
LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.
-
Takut Sanksi Denda, Pebisnis Tunggu Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi
Kalangan pebisnis menunggu rumusan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi.
