Pendidikan GOTAG
Tata Negara
Berita
-
Pakar Dorong Batas Usia Ketua Umum Parpol Dimuat di Revisi UU Pemilu: Partai Tak Cuma Punya Keluarga
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyoroti ihwal pentingnya memuat batas usia ketua umum (ketum) partai politik dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN dalam Tata Kelola Negara
Proses menjadi bangsa Indonesia itu disebut sebagai kesadaran kebangsaan. Kesadaran ini dibangun sebagai 鈥渋majinasi suprakultural.鈥澛�
-
Undang Tiga Capres, DPD RI Uji Visi Hubungan Pusat-Daerah dan Sistem Tata Negara
Masing-masing calon presiden akan didengar komitmen kebangsaannya terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa
-
Pakar Hukum Tata Negara UII Nilai Tak Elok Jika Presiden Ikut Kampanye Meski Diperbolehkan UU
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Ni鈥檓atul Huda menilai tidak elok jika presiden turut berkampanye.
-
Pakar Tata Negara: Bola Pemakzulan Jokowi di Tangan DPR, Terkendala Untung-Rugi Politis
Pakar Hukum Tata Negara menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan dari jabatan Presiden
-
Tiga Pakar Hukum Tata Negara Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi Jelang Pilpres, Mungkinkah Dilakukan?
Zainal Arifin mengatakan, terdapat tiga alasan seorang presiden dapat dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
-
Denny Indrayana: Anwar Usman Tidak Mundur, Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah!
Tidak sahnya putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinilai karena sarat dengan kecacatan konstitusional yang mendasar.
-
Putusan MK Soal Masa Jabatan KPK Disebut Denny Indrayana Sebagai Alat Tawar Politik untuk Pilpres
Denny menjelaskan hal ini diperlukan, sebab ada kasus-kasus di KPK yang tetap perlu dijaga supaya tidak menyasar rekan koalisi yang bertarung.
-
Memperkuat Aspek Ketatanegaraan dan Urgensi Utusan Golongan di MPR
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI menyampaikan bahwa keterwakilan dan partisipasi elemen masyarakat dalam proses pemusyawaratan adalah keniscayaan
-
Catatan Ketua MPR RI: Memampukan Sistem Hukum Ketatanegaraan Kelola Ragam Krisis
Apapun masalah atau krisis yang dihadapi negara, termasuk krisis politik, segala aspeknya harus dihadapkan pada sistem hukum ketatanegaraan.
-
Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 63 Kurikulum Merdeka: Program Pendidikan dan Layanan Ibu Anak
Inilah soal beserta kunci jawaban buku PKn kelas 8 halman 63 tentang tata negara dan pemerintahan.
-
Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 55 Kurikulum Merdeka: Tata Negara dan Pemerintahan
Berikut soal dan kunci jawaban buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kleas 8 halaman 55 聽Kurikulum Merdeka tentang tata negara dan pemerintahan.
-
Pengaturan BPJS dalam RUU Kesehatan Perlu Dikritisi, Pakar: Jangan Merusak Sistem Ketatanegaraan
Pembentukan RUU Kesehatan sudah masuk pada tahap pembahasan dan Kementerian Kesehatan menggelar Forum Konsultasi Publik/Public Hearing RUU Kesehatan
-
Pakar Tata Negara Minta KPU Tak Perlu Khawatirkan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024, Ini Alasannya
KPU diminta tidak perlu khawatir atas hasil dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024.
-
Lucky Hakim Mundur dari Wakil Bupati karena Tak Punya Banyak Ruang, Ini Kata Pakar Tata Negara
Adapun menurut Feri problematika yang dialami Lucky Hakim sangat luas berkaitan juga dengan model politik pencalonan.
-
Pengesahan RKUHP Jadi UU, Pakar Hukum Tata Negara: Terima Saja tapi Jangan Berhenti Kritik
Menurut dia, Indonesia patut berbangga bisa membuat undang-undang sendiri, menggantikan undang-undang karya Belanda.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Sistem Presidensial Berbahaya Apabila Didukung Terlalu Kuat Parlemen
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan sistem presidensial sangat berbahaya apabila didukung terlalu kuat oleh parlemen.
-
Ahli Hukum Tata Negara Sebut Perlu Referendum Jika Ingin Hidupkan GBHN
Referendum untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), perlu dijelaskan juga ke masyarakat poin apa yang akan diamandemen.
-
Rekrutmen Tenaga Konsultan di Kementerian PPN/Bappenas, Pendidikan Minimal S2 Ilmu Hukum
Dalam rangka mendukung, membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan regulasi tahun anggaran 2019, dibutuhkan tenaga konsultan
-
Mahfud MD Beberkan Tiga Fase Ritualitas Tersangka Korupsi, Termasuk Romahurmuziy
akar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menguraikan terdapat tiga fase pernyataan tersangka korupsi usai ditangkap oleh KPK.
