Pendidikan GOTAG
Syamsuddin Radjab
Berita
-
Syamsuddin Radjab Jadi Pembicara Konferensi Internasional Perlidungan dan Penegakan HAM Saat Pandemi
Syamsuddin menguraikan secara panjang lebar dan gamblang tentang dampak pandemi bencana non alam ini.
-
Bancakan Dana CSR!
Hal sama meminta pencopotan Sekretaris Perusahaan yang kinerjanya dinilai payah karena belum memberikan CSR.
-
RUU HIP, Pancasila dan BPIP
Beberapa hari terakhir ini muncul polemik terkait RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang tengah dibahas oleh parlemen
-
Sumpah Pemuda Jadi Spirit Lahirnya Konsensus Dasar Bernegara
Pakar Hukum Tata Negara Syamsuddin Radjab menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion di sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
-
Jenggala Center Berharap Isu Tenaga Kerja Jadi Sorotan dalam Debat Ketiga Pilpres 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar debat putaran ketiga untuk pemilihan presiden (pilpres) di Pemilu 2019, Minggu (17/3/2019).
-
Partisipasi Jenggala Center Selama Masa Kampanye Pemilu 2019
Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab, menegaskan Jenggala Center berkontribusi selama tahapan kampanye dalam Pemilu 2019.
-
Jusuf Kalla Dijadwalkan Beri Pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Jenggala Center
Jenggala Center menggelar Rapat Konsolidasi Nasional Jenggala Center, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (3/2/2019).
-
Berdagang Isu HAM dalam Pilpres
Selama 20 tahun perjalanan reformasi soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sejak era Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi selalu diabaikan
-
Pencaplokan Kelembagaan DPD
Parlemen merupakan lembaga negara dan salah satu bentuk pembagian dan pemisahan kekuasaan negara dalam doktrin trias politika.
-
MK Dapat Memutus Tanpa Pihak Terkait
Artinya hanya sekitar dua minggu lagi kedepan pasangan calon sudah harus diajukan dan didaftarkan ke KPU oleh parpol atau gabungan parpol.
-
Masa Jabatan Wapres (Presiden)
Kelemahan Pasal inilah yang dimanfaatkan rezim Soeharto sehingga dapat berkuasa berkali-kali tanpa batasan masa jabatan.
-
Kontroversi Masa Jabatan dan JK
Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi 鈥淧residen dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali鈥�.
-
Fasilitas Mewah di Lapas Sukamiskin Soal Mental yang Rusak
Menanggapi fasilitas mewah di Sukamiskin, Bandung yang disoal KPK saat Operasi Tangkap Tangan (KPK) ada beberapa hal tanggapan saya.
-
Kredibilitas Partai dan Wabah Korupsi
Kritik bagi pemimpin 鈥渟ok kuasa鈥� seringkali dimaknai sebagai perlawanan, padahal, jika sehat berpikir, justru kader kritislah jauh.
-
Desentralisasi Korupsi
Sebanyak 19 perkara merupakan hasil OTT, dan 72 tersangka dari pelbagai kalangan; kepala daerah, penegak hukum dan anggota dewan.
-
Ortodoksi Revisi UU MD3
Sekarang, sesama warga negara ingin mengontrol dan menguasai kehidupan rakyat baik secara ekonomi, politik dan hukum.
-
Analisis Kerancuan Peraturan Mendagri 1/2018
Mendagri sendiri berpandangan bahwa Pjs Gubernur tidak melanggar peraturan perundang-undangan bahkan beliau rela dicopot
-
Sekali Lagi tentang PT
Yang paling banyak diperdebatkan dari kelima isu tersebut adalah soal ambang batas pencalonan Presiden.
-
Menjadi Kader 鈥淭ukang鈥� HMI
Dalam Dies Natalis I HMI 1948, Jenderal Besar Sudirman mengartikan HMI sebagai 鈥淗arapan Masyarakat Indonesia鈥� yang terkenal hingga saat ini.
-
Menuju Dwi Fungsi Polri ?
Setelah dwi fingsi ABRI/TNI dihapus karena merusak sistem demokrasi dan ketatanegaraan kita, kini sedang menuju muncul dwi fungsi Polri.
