Pendidikan GOTAG
RKUHP
Berita
Foto (134)
-
Dianggap Cuma Alat, Bharada E Disebut Jubir RKUHP Tak Bisa Dimintai Pertanggungjawaban
Albert Aries menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.
-
Jubir RKUHP Albert Aries Jadi Saksi Meringankan Bharada E soal Kematian Brigadir J Hari Ini
Agenda sidang kali ini adalah memeriksa saksi meringankan atas terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.
-
Kaleidoskop 2022: Deretan UU Penting yang Disahkan DPR pada Tahun Ini, RKUHP Paling Kontroversial
Dari puluhan RUU yang menjadi target untuk disahkan, tak sampai setengahnya dapat diselesaikan menjadi Undang-undang.
-
Kaleidoskop 2022: Momen Bersejarah Indonesia, MotoGP Mandalika hingga Pengesahan RKUHP Jadi UU
Berikut ini Kaleidoskop 2022 yang bet365×ãÇòͶעnews.com berhasil rangkum 7 momen bersejarah di Indonesia yang terjadi sepanjang 2022.
-
Kaleidoskop 2022: Lika-liku Pengesahan RKUHP Jadi UU Meski Tuai Protes
KUHP disebut warisan kolonial Hindia Belanda dengan nama resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI).
-
Densus 88 Masih Pelajari Motif Selain Tolak KUHP, Ungkap Kasus Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar
Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, masih terus mempelajari motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar.
-
Lewat RKUHP, Pemerintah Makin Meluaskan Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RKUHP telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar Selasa, 6 Desember lalu.
-
Lewat RKUHP, Pemerintah Semakin Meluaskan Ancaman Tidak Pidana Kekerasan Seksual
RUU KUHP yang baru mengatur oral seks menjadi perbuatan pencabulan dan dapat menjadi delik pidana
-
KSP: KUHP Tidak Membungkam Demokrasi
Sigit Pamungkas tidak sependapat dengan anggapan bahwa KUHP ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk mematikan demokrasi
-
Tim Ahli: Banyak Terjadi Pergulatan Pemikiran Rumuskan RKUHP
Banyak terjadi pergulatan pemikiran saat pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah, DPR, dan para pihak terkait.
-
Politisi Gerindra Sebut Indonesia Harus Bangga Punya KUHP Baru
Indonesia harus berbangga karena memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
-
PBB Kritik Pengesahan KUHP, DPR: Tidak Ada Lembaga atau Negara Manapun yang Bisa Mendikte Hukum Kita
Dave mengatakan tidak ada lembaga atau negara manapun yang memiliki otoritas untuk mendikte hukum Indonesia.
-
Pengesahan RKUHP Jadi UU, Pakar Hukum Tata Negara: Terima Saja tapi Jangan Berhenti Kritik
Menurut dia, Indonesia patut berbangga bisa membuat undang-undang sendiri, menggantikan undang-undang karya Belanda.
-
Dewan Pers Menilai RKUHP Mengancam Kebebasan Pers Dalam Memberitakan
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Sudah Disahkan, Baleg DPR Putuskan Keluarkan RKUHP dari Prolegnas Prioritas 2023
Badan Legislasi (Baleg)Â DPR mengeluarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Prolegnas Prioritas 2023.
-
KUHP Baru: Aniaya Hewan Sampai Mati Bisa Dipidana Maksimal 1 Tahun 6 Bulan
RKUHP yang baru disahkan satu di antaranya mengatur tindak pidana penganiayaan hewan, ancaman pidana 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.
-
Dianggap Bermasalah, Dewan Pers Bakal Lakukan Judicial Review RKUHP ke Mahkamah Konstitusi
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro bakal melakukan Judicial Review Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke MK.
-
Dewan Pers Sebut Sudah Berikan Reformulasi RKHUP ke DPR, Dipuji-puji Tapi Berujung Ditolak Semua
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengungkapkan pihaknya telah melakukan upaya Reformulasi RKHUP ke DPR.
-
Produk Asli Karya Anak Bangsa, Pakar Nilai Polemik Pengesahan KUHP Tak Perlu Terjadi Lagi
polemik atau pro kontra pengesahan RKUHP semestinya tidak perlu terjadi sebab telah melalui prosedur sebagaimana mestinya.
-
Juru Bicara Tim Sosialisasi Sebut KUHP Jamin Kemerdekaan Pers
Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menyampaikan proses penyusunan KUHP sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan komunitas pers
