Pendidikan GOTAG
Pemerintah
Berita
Foto (11)
-
Ketua DPR: Pers Harus jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan
Puan pun menilai masyarakat perlu mendukung pers yang sehat dan bermutu dengan cara berlangganan dan membantu pendanaan di tengah situasi bisnis media
-
Anggaran IKN Terancam Diefisiensi, Jokowi: Tanyakan ke Pemerintah, itu Urusan Pemerintah
Presiden ke-7 RI Jokowi ngaku tak memantau langsung perkembangan IKN, soal IKN terancam kena efisiensi, Jokowi minta ditanyakan ke pemerintah Prabowo.
-
Istana Tolak Tanggapi Revisi Tata Tertib DPR, Hasan Nasbi: Pemerintah dan DPR Tidak Ada Polemik
Hasan Nasbi menolak menanggapi revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang sedang bergulir di lembaga legislator.
-
Sikap Resmi Pemerintah Indonesia soal Rencana Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza
Indonesia juga menegaskan tindakan semacam itu hanya akan semakin menghambat tercapainya solusi damai yang adil bagi rakyat Palestina.
-
Menteri HAM: 100 Hari Terakhir Belum Ada Orang Dipenjara Karena Menghina Pejabat Negara
Pemerintahan Prabowo menjunjung tinggi kebebasan sipil buktinya dalam 100 hari ini belum ada orang dipejara karena hina pejabat negara.Â
-
Apa Dasar Pemerintah Ingin RUU BUMN Cepat Disahkan? Ini Kata Mensesneg
Menurut Prasetyo, RUU BUMN sebenarnya sudah dibahas sejak 2023, sehingga pengesahan rancangan aturan itu perlu diteken segara.
-
Kebut Pembahasan RUU BUMN saat Akhir Pekan, Apa Tujuan DPR dan Pemerintah?
Ketua Harian Gerindra itu mengatakan RUU BUMN sebenarnya sudah dibahas di level panja sejak beberapa hari lalu.
-
Pemerintah dan DPR Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Rapat Paripurna
Ketua Panja RUU BUMN , Eko Hendro Purnomo mengatakan bahwa tim panja telah membahas 2.411 daftar invetarisasi masalah (DIM).
-
Hadapi Tantangan Disrupsi, Perguruan Tinggi Diminta Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah
Plt. Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah III, Tri Munanto, S.E., M.Ak, meminta perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dengan dunia industri.
-
Pemerintah Palestina di Gaza Mendesak Percepatan Pengiriman Bantuan
Pemerintah Palestina di Gaza telah menekankan perlunya bahan-bahan penting untuk menghidupkan kembali layanan penting di seluruh Jalur Gaza.
-
Pemerintahan baru Suriah Membubarkan Partai Baath, Mengangkat Al-Sharaa Sebagai Presiden Suriah
Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pembubaran beberapa partai dan badan politik utama yang memiliki kontribusi besar terhadap pemerintahan Suriah.
-
Pemerintah Segera Terapkan SAMAN untuk Awasi Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkup PrivatÂ
Aturan baru ini untuk memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital.
-
Perhimpunan Advokat Indonesia Dukung Program Kesehatan Gratis Pemerintah
Peradi mendukung program kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia yang tengah disiapkan oleh pemerintah.
-
Berlaku 30 Januari, Pemerintah Sederhanakan Proses Penagihan Utang Bea dan Cukai Lewat Aturan Ini
Aturan baru sempurnakan tata kelola penagihan utang kepabeanan dan cukai, memperluas cakupan objek penagihan dan menyederhanakan prosedur birokrasi
-
Pemerintah Suriah Keluarkan Tender Minyak Mentah Pertama, dalam Upaya Mengurangi Kekurangan Listrik
Pemerintah baru Suriah mengeluarkan tender minyak mentah pertama, dalam upaya mengurangi kekurangan listrik.
-
100 Hari Pemerintahan Baru, Kepemimpinan Presiden Prabowo Dinilai Kedepankan Kinerja
Rakyat melihat kepemimpinan Prabowo yang kuat pemimpin yang mampu mengambil keputusan tegas dan memberikan arah yang jelas dalam jalankan pemerintahan
-
Titiek Soeharto Tak Yakin Pagar Laut Misterius di Tangerang Dibuat NelayanÂ
Titiek Soeharto, mengaku tak yakin pembuat pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, adalah nelayan.
-
Titiek Soeharto Minta Pemerintah Umumkan Pemilik Pagar Laut di Tangerang
Titiek Soeharto mendesak pemerintah segera ungkap pemilik pagar laut sepanjang 30 kilometer yang ditemukan di perairan Tangerang, Banten.
-
Tingkat Kepuasan 80,9 Persen, Prabowo: Alhamdulillah, Tapi Kami Kerja Bukan Cari Penilaian Baik
Presiden Prabowo Subianto bersyukur atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya di survei Litbang Kompas.
