Pendidikan GOTAG
Ormas keagamaan
Berita
-
Walhi Menilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Mengaburkan Makna Kejahatan Lingkungan
Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan izin tambang untuk ormas keagamaan mengaburkan makna kejahatan sumber daya alam.
-
PBNU: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Lebih Besar Manfaat Ketimbang Mafsadah
Izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan lebih besar manfaatnya ketimbang mafsadah atau mudaratnya.
-
Tok! Gugatan Peraturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang Ditolak MK, Begini Alasannya
Dalam perkara ini pemohon mendalilkan, penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas yang belum punya pengalaman
-
Pro dan Kontra Ormas Keagamaan di Sidang MK Soal Izin Tambang
Lanjutan sidang uji materiil UU Minerba, MK dengarkan keterangan sejumlah ormas keagamaan soal kebijakan pemberian konsesi pertambangan kepada ormas.
-
Pengamat Sebut Peran Ormas Keagamaan Masih Penting di Pilkada Jakarta
Dedi Kurnia Syah menilai pada Pilgub Jakarta 2024, dukungan ormas Islam dapat terbagi ke dua kelompok
-
Tanggapi Kebijakan Pemberian Izin Tambang Ormas Keagamaan, PKS: Dapat Picu Kekacauan
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menanggapi kebijakan pemberian prioritas izin tambang.
-
YLBHI Nilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Merupakan Praktik Kooptasi
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan langkah pemerintah berikan izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan praktik kooptasi.Â
-
Greenpeace Indonesia Soroti NU dan Muhammadiyah Kelola Tambang: Buka Peluang Kerusakan Lingkungan
Ia melanjutkan, berbeda dengan perusahaan bisnis yang fokus pada akumulasi keuntungan, ormas seharusnya menekankan nilai kepedulian terhadap lingkunga
-
PP Muhammadiyah dan PBNU Terima Izin Kelola Tambang, Walhi: Picu Kerusakan Lingkungan
Walhi menegaskan, memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan bisa memicu kerusakan lingkungan.
-
Muhammadiyah Berubah Sikap Terima Tawaran Kelola Tambang: Ini Niat Baik Pemerintah
Meski begitu, PP Muhammadiyah mengkritisi alasan pemerintah hanya memberikan izin pengelolaan tambang tersebut terbatas di enam titik.
-
Ternyata Muhammadiyah Belum Dapat Tawaran dari Pemerintah untuk Kelola Tambang: NU Sudah
Sehingga, Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah tidak ingin terlalu percaya diri bahwa pihaknya akan ditawari.
-
LSM Ini Puji Ormas Keagamaan yang Tolak Tawaran Izin Tambang dari Pemerintah
Arifin mengingatkan bahwa agama tidak boleh diseret ke dalam dunia bisnis yang rentan dengan praktik korupsi, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan
-
Ketua LPOI Said Aqil Siradj Minta Aturan dan Undang-undang Tambang Harus Jelas
Menurut Said Aqil Siradj, kebijakan pemerintah memfasilitasi tambang adalah langkah yang baik. Namun, kebijakan itu harus diiringi dengan aturan dan
-
Menko PMK Akan Audiensi dengan Pemuka dan Ormas Keagamaan untuk Sadarkan Rakyat Bahaya Judol
Audiensi akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia, Keuskupan dan organisasi keagamaan lainnya.
-
Ormas Keagamaan yang Kelola Tambang Wajib Bayar Biaya Kompensasi Data Informasi
Berdasarkan pasal 83 a tersebut lanjut Lana, tercantum bahwa penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas
-
Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang, Fraksi PAN Harap Aspek Lingkungan Jadi Perhatian
Terlebih, ormas keagamaan diisi para guru dan cendikiawan yang menjadi panutan di masyarakat.
-
Pengamat Sebut IUP Ormas Harus Sejalan dengan Tata Kelola Pertambangan Nasional
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan harus selaras dengan tata kelola pertambangan nasional.
-
PBNU Janji Profesional Manfaatkan Izin Tambang untuk Umat
PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara bertanggung jawab
-
Praktisi Hukum Deolipa Yumara Soroti Kebijakan Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Rasanya Kurang Betul
Deolipa menilai aturan itu bertentangan dengan kebiasaan ormas keagamaan yang umumnya membentuk moral atau perilaku manusia baik.
-
Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII DPR Bicara Asas Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian ini berlaku secara komprehensif baik bagi pemerintah maupun Ormas Keagaaman.
