TAG
Mendagri Tito Karnavian
Berita
Foto (116)
-
Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menunggu usulan resmi dari pemerintah untuk memulai proses revisi UU Ormas
-
Sengkarut Retret Kepala Daerah: Dilaporkan kepada KPK, Pembayaran Masih Nunggak Rp11 Miliar
Retret kepala daerah yang menghabiskan biaya hingga Rp13 miliar menyisakan masalah. Mendagri pun dilaporkan ke KPK dan pembayaran masih nunggak.
-
Jadi Cagub Malut Gantikan Benny Laos, Sherly Tjoanda akan Jalani Tes Kesehatan di RSPAD
Tes tidak dilaksanakan di Malut sebab rumah sakit setempat tidak memenuhi standarisasi pemeriksaan
-
Jelang Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Mendagri Pacu Pemda Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Menurut Tito, tingginya partisipasi pemilih akan menjadi salah satu indikator suksesnya terlaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
-
Ini Sosok 3 Penjabat Gubernur Sumut, Sumsel dan NTB yang Dilantik Mendagri Tito Karnavian
Pelantikan tersebut sebagaimana dengan Keputusan Presiden nomor 70/P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Gubernur
-
Jumlah Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Sebanyak 207,1 Juta Jiwa
Tito mengatakan DP4 merupakan dasar pemilih dari Pilkada 2024 yang sudah terekam dari Dukcapil
-
Profil Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumsel yang Resmi Dilantik, Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah
Profil Agus Fatoni yang resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan.
-
Harapan Mendagri kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang Baru Dilantik Pagi Tadi
Tito Karnavian menyampaikan sejumlah prioritas yang perlu dikerjakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur yang baru dilantik, Akmal Malik.
-
Mendagri Tito Karnavian Resmi Lantik 9 Pj Gubernur Jateng hingga Papua Pagi Ini
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lantik Penjabat (Pj) Gubernur pengganti kepala daerah yang telah purna tugas, Selasa (5/9/2023) pagi hari ini.Â
-
Motivasi Terus Berprestasi, Mendagri Beri Penghargaan untuk Desa dan Kelurahan Berinovasi
Acara tersebut diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Hotel Discovery, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023).
-
Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Waspadai Kenaikan Harga 4 KomoditasÂ
Mendagri minta Pemda mewaspadai kenaikan harga empat komoditas yakni beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai merah.Â
-
Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia di Bogor Dihadiri Presiden dan 4.445 Undangan
Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan sekira 4.445 undangan, baik dari pusat dan daerah hadir dalam acara ini.
-
Soal Pembekuan Rekening Pemprov Papua, Plh Gubernur Mengaku Belum Menerima Pemberitahuan Resmi
Ia membantah informasi tentang pembekuan rekening tersebut telah membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua tidak menerima gaji
-
PPKM Dicabut, Mendagri Minta Kepala Daerah Juga Cabut Perda Sanksi Kerumunan
Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bakal berimplikasi terhadap aturan turunan di bawahnya.
-
Mendagri Minta Pemda Perketat Pengendalian Harga Barang dan Jasa Demi Tekan Inflasi Saat Nataru
Pengendalian harga barang dan jasa tidak hanya menjadi isu penting di tingkat lokal maupun nasional saja namun juga global.
-
Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Optimalkan BTT dan Bansos untuk Atasi Inflasi
Di sisa dua bulan tahun anggaran, Tito meminta Pemda untuk mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos untuk segera direalisasikan.
-
Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027
Pelantikan diawali kirab kepala daerah yang akan dilantik bersama Presiden, Wapres dan Mendagri dari Istana Merdeka menuju Istana Negara Jakarta
-
VIDEO Tito Karnavian dan Mahfud MD Kompak Sebut Tak Terkait Politik Soal Kasus Lukas Enembe
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe tidak terkait politik.
-
Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, NasDem: Kemunduran Demokrasi
Keputusan itu diterbitkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5492/SJ.
-
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Rapat Paripurna
DPR dan pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan pada pembicaraan Tingkat I, selanjutnya dibawa ke rapat paripurna.