Pendidikan GOTAG
birokrasi
Berita
-
Ray Rangkuti: Revisi UU ASN Bisa Mengancam Masa Depan Birokrasi
Birokrasinya tidak lagi bisa sepenuhnya dielaborasi oleh kepala-kepala daerah, mengingat ketertumpuan mereka sekarang ke pemerintah pusat
-
Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun
Dalam dua tahun terakhir, penerapan SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan dana APBN dan APBD sekitar lebih kurang Rp128,5 triliun
-
Profil Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima yang Diduga Terseret Kasus Penipuan Seragam Linmas
Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima dikabarkan terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan seragam linmas.
-
Rapat Perdana di DPR, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bicara Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin rapat kerja perdana di Komisi I DPR Â Senin (25/11/2024) bahas reformasi birokrasi pertahanan negara.
-
Rapat Kabinet Perdana, Prabowo Imbau Para Menteri Tak Bikin Birokrasi Ribet
Prabowo meminta para menteri untuk tidak ragu memperbaiki kementerian yang dipimpinnya.Â
-
Apindo: Kabinet Gemuk Prabowo, Birokrasi Kurang Efisien Bisa Pengaruhi Iklim Usaha
Kabinet gemuk Prabowo Subianto: peluang besar atau tantangan nyata bagi pengusaha?
-
Bersama KPK, Menteri PANRB: Ingin Digitalisasi Jadikan Birokrasi Lebih Transparan dan Akuntabel
Menjalin kerja sama dengan KPK, Menteri PANRB berharap digitalisasi bisa menjadikan birokrasi lebih transparan dan akuntabel.
-
Proses Birokrasi Dinilai Perlu Cepat di Tengah Perekonomian Global yang Dinamis
Di tengah perekonomian global yang dinamis, maka proses birokrasi dinilai perlu cepat. Sebab, proses perizinan akan memberikan kemudahan
-
Berkunjung ke Medan, Menteri Anas Dukung Provinsi Sumatra Utara Implementasikan Birokrasi Berdampak
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendorong Provinsi Sumatra Utara implementasikan reformasi birokrasi berdampak.
-
Fokus Digitalisasi Birokrasi, Menteri PANRB: Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa opini WTP dari BPK merupakan kewajiban bagi pemerintah
-
Atasi Jebakan Negara Berpendapatan Menengah, Pemerintah Perlu Transformasi Birokrasi
Salah satu yang disempurnakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perizinan berusaha sehingga lebih mudah, cepat, dan lebih pasti.
-
Temuan KPK di Papua: Penyakit Birokrasi Mengakar, Nepotisme Kian Kental
Temuan KPK di timur Indonesia masih ada birokrasi tak sehat dan nepotisme mengakar kuat hambatan serius optimalkan pendapatan daerah, picu korupsi.
-
Presiden Jokowi: Kehadiran Birokrasi Untuk Melayani Bukan Mempersulit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kehadiran birokrasi adalah untuk melayani, bukan untuk mempersulit.
-
Sekjen Kemendagri: Parpol Berperan Ciptakan Iklim Kondusif bagi Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Ia mengatakan jika berbicara kekuasaan, maka tergabung dalam partai politik lebih nikmat ketimbang menjadi birokrat.Â
-
Ganjar Pranowo Jelaskan Makna Gaspol dan Sikat KKN
Ganjar jelaskan komitmen Gaspol untuk memberantas korupsi tidak hanya ditujukkan dengan ungkapan saja, tetapi harus dibuktikan.
-
Misi Ganjar-Mahfud Cegah Korupsi, Menyasar Percepatan Digitalisasi
Menurut Ganjar-Mahfud, digitalisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di semua instansi pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
-
Genjot Investasi Asing di RI, Anies Bakal Benahi Iklim Kepastian Hukum Hingga Birokrasi
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bakal membenahi tiga hal dalam rangka meningkatkan investasi asing di RI.
-
LAN Dorong Kesiapan ASN Hadapi Tantangan Digitalisasi Birokrasi Hingga Pertumbuhan Ekonomi Hijau
dalam rangka membentuk future leader ini, seluruh pihak perlu terlibat, tak terkecuali pihak swasta atau korporasi.Â
-
Wapres Serahkan Penghargaan Reformasi Birokrasi kepada 16 Instansi Pemerintah
Pengargaan Pemda dengan Predikat SAKIP A dengan nilai tertinggi diberikan kepada Bupati Banyuwangi.
-
Menteri Anas Sebut Banyak ASN Berkinerja Buruk, Pemerintah Siapkan Peraturan Pemecatan
Salah satu poin yang akan diatur dalam PP itu ialah terkait penguatan pengaturan pemberhentian ASN karena tidak mencapai target kinerja.
