bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate atas kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo.

Adapun PK Johnny G Plate itu telah diputus pada Jumat (9/5/2025) oleh Surya Jaya selaku Ketua Majelis Hakim dan Agustinus Purnomo selaku anggota majelis satu serta Sutarjo selaku anggota majelis dua.

"Amar putusan, tolak," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/5/2025).

Alhasil dengan ditolaknya PK tersebut, mantan politikus Partai NasDem itu tetap dihukum selama 15 tahun penjara yang sebelumnya telah dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terkait hal ini, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate alias Johnny G Plate dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Baca juga: Kasus Korupsi Tower BTS 4G, Kejagung Jebloskan聽Eks Menkominfo Johnny G Plate ke Lapas Salemba

Putusan kasasi terkait kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 3448 K/Pid.Sus/2024.

鈥淭olak kasasi terdakwa dan JPU,鈥� demikian bunyi amar yang diputus, pada Selasa (9/7/2024) dikutip dari situs resmi MA.

Tak hanya itu, melalui putusan kasasi a quo, majelis hakim memerintahkan agar satu unit mobil milik Johnny G Plate dirampas untuk negara.

Hal itu dilakukan atas dasar perbuatan yang telah dilakukan mantan Menkominfo itu.

Baca juga: MA Perintahkan Land Rover Johnny G Plate Dirampas Negara, Kejaksaan Langsung Inventarisir Aset

鈥淧erbaikan sekedar barang bukti berupa satu mobil Land Rover Nomor Polisi B 10 HAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa,鈥� tutur hakim.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, Johnny Plate dihukum 15 tahun penjara. Hukuman tersebut berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI pada 12 Februari 2024.

PT DKI Jakarta menguatkan vonis 15 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin hakim H. Mulyanto dengan hakim Anthon R. Saragih dan hakim Brhotma Maya Marbun sebagai anggota.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Selain menguatkan hukuman badan dan denda, PT DKI menambah jumlah hukuman pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh eks Menkominfo itu. Johnny G Plate dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 16.100.000.000 atau Rp 16 miliar dan 10.000 dollar Amerika Serikat (USD) subsider 5 tahun kurungan.

Jumlah uang pembayaran pengganti ini lebih besar daripada putusan PN Tipikor Jakarta yang menghukum Johnny G Plate untuk membayar Rp 15,5 miliar kepada negara. Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem itu dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Johnny bersama sejumlah terdakwa lain dalam perkara ini dinilai terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun.