Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal
Sosok Adhel Setiawan, Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Perkara Pendidikan Militer
Adhel Setiawan, seorang wali murid melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Komnas HAM imbas program pendidikan militer bagi siswa nakal, (8/5)
Penulis:
Nina Yuniar
Editor:
Febri Prasetyo
Dedi Mulyadi berdiskusi dengan Menteri HAM Natalius Pigai tentang program pendidikan militer bagi siswa nakal.
"Kami Kementerian Hak Asasi Manusia, memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernur dengan gagasan-gagasan yang visioner," ujar Pigai setelah pertemuannya dengan Dedi Mulyadi di Kantor Kemenham, Kuningan, Jaksel, Kamis, dikutip dari tayangan .
Menurut Pigai, program Dedi Mulyadi sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta memiliki mental, karakter, dan kompetensi yang baik.
"Oleh karena itulah, kami menyambut positif dan kami dapat banyak informasi tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan," tutur Pigai.
Dedi Mulyadi Tantang Komnas HAM
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pendidikan militer gagasannya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.
"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan video di akun Instagram pribadinya, , Rabu (7/5/2024).
"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi,"Â
"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," sambung pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.
Baca juga: Kisah Ibu di Karawang Temui Dedi Mulyadi, Minta Anaknya Diikutkan Pendidikan Militer di Barak TNI
Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.
"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," jelas KDM.
"Jadi, enggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris-berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan enggak ada problem," lanjutnya.
Menurut Dedi Mulyadi, pro kontra dalam setiap kebijakan merupakan hal yang wajar.
"Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin, nanti kita lihat hasilnya," ucap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi juga mempersilakan pihak-pihak yang mengkritiknya untuk mengunjungi markas TNI tempat pendidikan berkarakter bagi para siswa nakal dilakukan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.