bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin buka suara ihwal penyewaan private jet atau 聽jet pribadi saat tahapan Pemilu 2024 yang dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Singkatnya masa kampanye saat Pemilu 2024, yakni 75 hari, jadi alasan kenapa lembaga yang kantor utamanya berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat itu harus menyewa jet pribadi.

鈥滼adi berapa waktunya sangat mepet, sehingga ada kebijakan untuk mempercepat proses-proses,鈥� kata Afif, sapaan akrabnya, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Langkah itu mereka lakukan guna memastikan keberlangsungan proses kerja jajaran ad hoc hingga proses rekrutmen di daerah.

Afif pun menekankan ihwal dampak dari penyewaan jet pribadi ini berujung pada siapnya segala jajaran hingga logistik untuk proses pemilu.

Baca juga: Alasan Keamanan, KPU Pertimbangkan Penetapan Kepala Daerah Terpilih Puncak Jaya Diadakan di Jakarta

Ia mengakui mengurus proses pemilu tidak mudah dan muncul kekhawatiran seandainya momen lima tahunan itu gagal.

鈥淜egagalan pemilu itu kan ada dalam bayang-bayang kita sebagai penyelenggara, kann tidak gampang mengurus pemilu,鈥� tuturnya.

Ketika ditanya soal siapa saja anggota KPU RI yang menggunakan fasilitas jet pribadi, Afif tak mengungkapkan secara gamblang. Namun ia mengakui dirinya naik private jet dalam perjalanan ke Papua.

Baca juga: Skandal Jet Pribadi Rp 65 M KPU, Pengamat Pertanyakan Klaim Pemilu 2024 Rumit: Kenapa?

Adapun terkait kecurigaan koalisi masyarakat sipil terkait biaya yang digelontorkan KPU RI untuk menyewa private jet tersebut, Afif menyatakan hal itu bukan menjadi hal yang diurusnya.

鈥滲ukan urusan saya urusi begitu. (Tanya) ke Kesekretariatan nanti,鈥� ucap Afif.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menelaah laporan terkait dugaan korupsi pengadaan private jet di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun anggaran 2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan, proses penelaahan adalah guna memverifikasi data yang telah masuk.

"KPK akan menelaah setiap laporan pengaduan masyarakat untuk memverifikasi data dan informasi yang disampaikan,鈥� kata Budi dalam keterangannya Kamis (8/5/2025).

Setelah itu KPK akan menganalisa laporan, apakah substansinya termasuk perkara yang dapat ditangani komisi antikorupsi.

鈥淜PK selanjutnya akan menganalisa analisis untuk melihat apakah laporan yang disampaikan merupakan dugaan tindakan pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK,鈥� sebut Budi.

Diketahui, koalisi antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan private jet di KPU RI tahun anggaran 2024 ke KPK pada 7 April 2025.