bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA 鈥� Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara blak-blakan mengkritisi praktik tak sehat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, salah satu akar persoalan kronis yang membuat banyak BUMD gagal berkembang adalah penempatan orang-orang dari kalangan tim sukses kepala daerah ke dalam jajaran manajemen, meskipun tidak memiliki kapasitas profesional yang memadai.

Kritiik tegas itu disampaikan Dedi saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

鈥淣补丑, problem dari BUMD itu di daerah itu hanya satu saja, diisi oleh tim sukses. Itu problem-nya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan,鈥� tegas Dedi.

Dedi Mulyadi adalah satu dari beberapa gubernur yang dipanggil Komisi II DPR RI untuk mengikuti rapat kerja di Parlemen pada hari ini.

Selain Dedi, turut hadir Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur DIY Sultan HB X, Gubernur NTB Melkiades Laka Lena, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan sejumlah gubernur lainnya.

Ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat kerja para kepala daerah dan Komisi II DPR. Yakni, pengawasan dana APBN yang telah ditransfer ke APBD daerah, DPR dan Kemendagri ingin memastikan BUMD di daerah sehat dan dikelola secara profesional, dan听progres urusan kepegawaian dan reformasi birokrasi di tiap provinsi.

BUMD Dibiarkan Tak Sehat, Kepentingan Publik Jadi Korban

Dedi menilai bahwa penempatan figur-figur tak kompeten ini membuat banyak BUMD tidak berjalan optimal, bahkan merugikan keuangan daerah.

Ia mengungkapkan, kondisi BUMD saat ini sangat bervariasi, mulai dari yang "sangat sehat" hingga yang "tidak sehat" baik secara finansial maupun tata kelola.

鈥淏UMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada yang sehat, ada yang dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat,鈥� ungkapnya.

Baca juga: 3 Pembantu Prabowo yang Mundur dalam 6 Bulan Pemerintahan: Ada Menteri, Terbaru Hasan Nasbi

Bagi BUMD yang masuk kategori tidak sehat, Pemprov Jawa Barat kini tengah melakukan audit investigatif menyeluruh. Langkah ini diambil untuk menilai apakah entitas tersebut masih layak dipertahankan atau justru harus dibubarkan.

鈥淵ang tidak sehat, kami sedang lakukan audit investigatif. Nanti akan dilakukan dua pilihan keputusan, diteruskan atau ditutup,鈥� kata Dedi.

Dorong Sistem Meritokrasi, Tolak Nepotisme Berkedok Politik

Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam proses rekrutmen manajemen BUMD.

Ia menegaskan bahwa sistem yang adil dan berbasis kompetensi atau meritokrasi harus segera diberlakukan, bukan sekadar bagi-bagi kursi kepada loyalis politik.

鈥淩ambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik,鈥� ujarnya lugas.

Pernyataan Dedi menambah daftar panjang kritik terhadap praktik politisasi BUMD di berbagai daerah. Fenomena penempatan tim sukses ke kursi strategis dinilai bukan hanya mencederai etika pemerintahan yang bersih, tetapi juga menghambat efektivitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah.

听

听

听