bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI berencana menggelar rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaan mudik 2025.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti, dalam forum diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk 'Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Mudik Lebaran 2025 Berjalan Baik, Kebijakan Kapolri hingga Kinerja Polantas Dapat Catatan Positif

"Kami Komisi V, pekan depan (hari) Rabu kalau enggak salah, kami akan mengevaluasi (pelaksanaan mudik) dengan kementerian terkait," kata Reni.

Menurut Reni, secara umum pelaksanaan mudik tahun 2025 ini lebih baik dari 2024.

Hal itu ditunjukkan titik kepadatan yang di jalan tol maupun juga di pelabuhan bisa ditangani dengan baik.

"Walaupun bisa dikatakan masih belum ideal. Belum idealnya bagaimana? Contoh misalkan di jalan tol Jalan tol itu ada namanya standar pelayanan minimal," ujarnya.

"Bahwa kecepatan di jalan tol Itu kisaran antara 60 km per jam sampai 80 km per jam. Artinya adalah kalau kita di jalan tol Tidak boleh sebenarnya di bawah 60 km, atau di atas 80 km Tetapi ketika momen lebaran, Kecepatan itu di bawah 60 km Karena apa? Karena adanya kepadatan," imbuhnya.

Selain itu, yang menjadi catatan, lanjut Reni, karena diskon tarif jalan tol tidak diperlakukan di seluruh ruas, tapi diperlakukan hanya di 17 ruas jalan tol.

鈥淚ni saya kira menjadi catatan bahwa semestinya tarif jalan tol itu mestinya berkurang karena standar pelayanan minimal yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan hal yang diatur di dalam peraturan menteri. Nah ini saya kira menjadi catatan terkait dengan tarif jalan tol,鈥� ucapnya.

Baca juga: Mudik Tak Lagi Sekadar Pulang Kampung, ASDP Berbagi Kenangan Manis di Pelabuhan

Catatan terakhir yakni terkait tarif diskon pesawat, karena pemerintah telah memberikan subsidi sekitar kurang lebih 286 miliar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dari pengurangan PPN 6 persen dan terhadap untuk mengurangi beban masyarakat yang menggunakan jalan tol.

鈥淭api saya melihat ini menjadi catatan bahwa pengguna transportasi udara atau pesawat ini relatif tidak mengalami kenaikan. Maka ini akan menjadi pertanyaan kenapa dengan diberlakukannya tarif diskon untuk pesawat tetapi tidak menambah kenaikan pengguna pesawat. Apakah kemudian masyarakat tidak tahu terkait dengan tarif itu bisa jadi atau juga bisa jadi kurangnya transparansi,鈥� pungkas Reni. (*)

听