Kongres PDIP
Tunggu Rapat Pleno DPP, PDIP Belum Putuskan Jadwal Kongres
Menurutnya, sebelum perhelatan kongres biasanya dirapatkan dahulu, untuk menentukan kapan dan di mana lokasi kongres akan dilaksanakan.Â
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Acos Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli angkat bicara soal pelaksanaan kongres partainya yang dijadwalkan bakal digelar tahun ini.Â
Ia menerangkan saat ini belum ada informasi terkait jadwal kongres tersebut.Â
Menurutnya, sebelum perhelatan kongres biasanya dirapatkan dahulu, untuk menentukan kapan dan di mana lokasi kongres akan dilaksanakan.Â
"Belum ada (Update Kongres PDIP). Biasanya dirapatkan dahulu rapat pleno DPP. Tentang Kongresnya kapan, dimana, tapi sampai sekarang belum ada itu," kata Guntur Romli ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).Â
Sementara itu, analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa) meyakini pada Kongres PDIP nantinya bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto.Â
Hal itu berkaca pada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.Â
"Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongresnya PDI Perjuangan," kata Hensa.Â
Lebih lanjut, Hensa menyoroti suasana pertemuan Prabowo-Megawati yang digagas dalam situasi yang tampak mendesak.Â
Baca juga: Jokowi Siapkan Langkah Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu: Saya Ini Betul-betul Kuliah di UGM!
Menurutnya, urgensi ini menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.
"Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi. Tapi setiap silaturahim adalah baik," katanya.
Meski pertemuan ini terkesan positif, Hensa mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi tantangan bagi demokrasi.
Ia menekankan pentingnya fungsi DPR sebagai penampung aspirasi rakyat dalam situasi di mana elit politik tampak semakin solid.
"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," ucapnya.Â
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.