bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Ri yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memanggil beberapa kader partainya yang duduk di Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/3/2025). 

Pertemuan tersebut tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah panggilan untuk memperbaiki arah komunikasi publik yang dinilai masih banyak yang harus dibenahi.

Lantas, apa yang sebenarnya dibicarakan dalam pertemuan penting tersebut?

Sejumlah pejabat pemerintah dari Gerindra yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono, serta Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. 

Namun, perhatian utama tertuju pada pesan yang dibawa Prabowo yakni perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Baca juga: Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan

Sudaryono, yang juga mantan ajudan Presiden, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut fokus pada pembahasan tentang dinamika komunikasi yang perlu diperbaiki.

"Ya ini bahas banyak dinamika komunikasi yang harus diperbaiki dan seterusnya lah," ujar Sudaryono seusai pertemuan.

Namun, apakah itu cukup?

Menurutnya, meskipun sebagian besar masyarakat masih melihat pemerintahan Prabowo dengan pandangan positif, namun diakuinya ada segmen tertentu yang merasa belum puas. 

"Karena memang kita ada, yang baik kita sampaikan baik kan. Kalau yang enggak baik, kita perbaiki, kan begitu. Bernegara kan tidak bisa 100 persen senang semua, 100 persen berhasil semua, pasti ada satu atau dua pelan-pelan," jelasnya.

Sebuah pernyataan yang terasa penuh harapan, namun apakah langkah-langkah konkret sudah ada?

Baca juga: UU TNI Digugat ke MK, Mabes TNI: Kami Hormati Setiap Proses Hukum

Salah satu contoh yang disorot adalah penanganan isu efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Prabowo sempat menjadi kontroversi. 

Masyarakat tampaknya perlu lebih dari sekadar klarifikasi, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tetap disahkan DPR bersama pemerintah meski mendapat banyak penolakan dari masyarakat. 

"Ya harus dihadapi. Yang mana akhirnya kan semua setelah mendapatkan penjelasan yang komplit, saya kira juga akhirnya orang juga paham. Itu aja sebetulnya. Jadi kadang lagi ramai, lagi hot, orang lagi pingin tahu, dia uber orang, mungkin orangnya slip tongue atau mungkin penjelasannya terpotong-terpotong, potongannya diviralkan. Saya kira dengan sosial media begitu kadang (informasi) tidak utuh. Nah, itu perlu penjelasan-penjelasan," paparnya.

Atas adanya kritik hingga penolakan dari masyarakat, Sudaryono menyatakan bahwa tidak ada yang sempurna dalam membangun negara, apalagi pemerintahan Prabowo baru berjalan lima bulan.

Sudaryono mengingatkan negara tidak bisa dibangun hanya dalam waktu singkat. Termasuk pemerintahan Presiden Prabowo yang merupakan kelanjutan dari pembangunan pemerintahan yang sebelumnya.

"Ini kan dalam waktu lima bulan ini kan lumayan lah ya terobosan dari pemerintah. Namanya ada Danantara, mengkonsolidasi semua, kita bisa efisiensi yang sempat secara isu juga agak melenceng, kita perbaiki komunikasinya akhirnya rakyat juga akhirnya paham, yang dimaksud dengan efisiensi atau apa dan seterusnya," jelasnya.

"Karena kan kadang-kadang orang itu kan takut dengan, oh jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan ini kan harus dihadapi. Makanya saya menghadapi Anda semua kan saya hadapi," sambungnya.