bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan DPR menggelar rapat percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di hotel mewah berbintang lima, Hotel Fairmont Jakarta, pada 14-15 Maret 2025.

Langkah ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya yang merupakan bagian dari koalisi menyebut, keputusan mengadakan pembahasan RUU TNI di hotel mewah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan dan demokrasi.

"Pembahasan RUU TNI yang dilakukan di Hotel semewah Hotel Fairmont menunjukkan bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimmick, omong kosong belaka dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat," ujar Dimas dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Menurut pihak koalisi, pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan di akhir pekan ini mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap transparansi dan partisipasi publik.

Mereka juga menilai keputusan ini bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah.

"Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya omon-omon belaka di tengah upaya efisiensi anggaran, serta mendorong penghematan belanja negara, bahkan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan," ujar Dimas.

"Namun ironisnya, di saat yang sama, DPR dan pemerintah justru menggelar pembahasan RUU TNI di hotel mewah, yang tentunya menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar. Hal ini merupakan bentuk pemborosan dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan demokrasi," sambungya.

Berbagi elemen masyarakat sipil ini pun mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU TNI yang dinilai bermasalah dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. 

Baca juga: Petugas Keamanan Laporkan Insiden Saat Rapat Panja RUU TNI Diinterupsi Perwakilan Sipil ke Polisi

Adapun elemen masyarakat sipil ini terdiri atas:

Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), BEM SI, dan De Jure.