Relokasi di Pulau Rempang
PDIP Soal Kasus Rempang: Rakyat Tak Boleh Dikorbankan
Tanggapi kasus Rempang, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan rakyat tidak boleh dikorbankan dalam pembangunan.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Wahyu Gilang Putranto
lihat foto
Laporan Wartawan bet365×ãÇòͶעnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan rakyat tidak boleh dikorbankan dalam pembangunan.
Hal ini merespons sengketa proyek strategis nasional (PSN) Eco City di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri).
"Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Menurut Hasto, hal tersebut agar dalam pengelolaan negara termasuk urusan investasi mengedepankan keadilan.
"Kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum," ujarnya.
Baca juga: Komisi VI DPR Nilai Pendekatan Bahlil ke Masyarakat Pulau Rempang Efektif Atasi Kendala Investasi
Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut pihaknya percaya pada pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Kita percayakan pemerintah dan kami juga berkomunikasi dengan jajaran partai," ungkap Hasto.
Hasto menuturkan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki perhatian serius terhadap kasus Rempang.
"Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," ucapnya.
Relokasi di Pulau Rempang
| Polisi Sebut Ada yang Memancing Warga Rempang Sehingga Terjadi Bentrok |
|---|
| Konflik di Pulau Rempang, PT MEG Pastikan Lahan yang Ditempati Sudah Diserahkan Warga |
|---|
| Soal Konflik di Pulau Rempang, Komnas HAM: Intimidasi Terhadap Masyarakat harus Ditindak Tegas |
|---|
| Warga Rempang Kembali Alami Kekerasan, DPR Minta Panglima TNI dan Kapolri Usut |
|---|
| Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Intimidasi Terhadap Masyarakat Rempang |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.