bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melihat sepanjang itu pula terlihat Presiden Jokowi terkonsentrasi pada pembangunan, termasuk pada pertahanan dan keamanan.

Pun demikian dalam Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi-JK.

Hal ini erat kaitannya dengan apa yang didengungkan oleh presiden sejak awal terkait dengan Nawa Cita.

Karena itu kita sepakat bahwa pertahanan, keamanan dan politik luar negeri sangat berkaitan dengan sumber daya alam dan ekonomi.

Apalagi Wilayah Indonesia dengan luas 1/3 darat dan 2/3 laut serta masih belum dihitung luas udara.

Wilayah yang luas tersebut merupakan peluang ekonomi dan juga dengan potensi konflik besar.

Untuk itu Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Julwanri Munthe mengatakan
Perang yang kini dihadapi, bukan perang konvensional seperti pada perang dunia. Atau proxy war seperti yang terjadi pada perang dingin.

"Perang yang kita hadapi adalah perang yang lebih luas yaitu perang Asimetrik, perang murah meriah yang memiliki daya hancur lebih dasyat dari bom atom. Perang yang muaranya adalah kontrol terhadap ekonomi dan sumber daya alam," ujar Julwanri Munthe kepada bet365×ãÇòͶעnews.com, Kamis (13/10/2016).

Perang Asimetrik atau yang sering disampaikan para ahli sebagai Asymmetric Warefare, Smart Power atau perang Non Konvensional adalah jenis perang yang mengeksploitasi kelemahan lawan (negara) dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.

Maka kedepan Indonesia harus mengimbangi kekurangan yang dimiiki dalam hal kualitas maupaun kuantitas jika tidak ingin semakin buruk.

Menurut dia, perang ini juga sering disebut perang yang tidak lazim yang mencakup aspek Astagatra, yaitu perpaduan trigatra, geografi, demografi dan sumber daya alam. Selain juga pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

PMKRI berharap agar pemerintah juga melakukan evaluasi dan koreksi besar-besaran dan serius.

Sejauh ini militer sudah mengarah kepada modernisasi dan profesionalisme, posisi masalah terbesarnya pada sipil yaitu korupsi.

"Rumusan baru tentang perang asimetrik harus dibuat, sehingga turunan kebijakan dibawahnya tetap bisa disesuaikan mengingat minimnya anggaran Kemenhan," ujarnya.