Hari Kartini
Pemerintah Diminta Penuhi Hak Asasi Perempuan
Dalam hal kekerasan terhadap perempuan, tutur Ellin, data menunjukkan peningkatan angka dari tahun ke tahun.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut Hari Kartini 2013, Institut Perempuan bersama sejumlah LSM dan komunitas, mendesak negara, pemerintah, masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk memenuhi hak asasi perempuan.
Selain Institut Perempuan. LSM dan komunitas yang ikut menyampaikan seruan dan desakan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Bandung, Sabtu (20/4/2013) adalah Sekolah Hijau Lestari, Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), Komunitas ASA, dan Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan Indonesia (GATKI).
"Alasannya, setelah 109 tahun sejak wafatnya RA Kartini, kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan masih terus menghantui perempuan Indonesia." kata Direktur Eksekutif Institut Perempuan Ellin Rozana, dalam pernyataan bersama, mewakili rekan-rekannya.
Padahal, lanjutnya, peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, digagas dan diselenggarakan untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran tentang hak-hak perempuan.
Pemikiran-pemikiran itu adalah menegaskan perjuangan Kartini akan akses pendidikan bagi perempuan, serta menolak poligami dan kekerasan terhadap perempuan.
Dalam hal kekerasan terhadap perempuan, tutur Ellin, data menunjukkan peningkatan angka dari tahun ke tahun. Pada 2011, Komnas Perempuan mencatat 119.107 kasus. Pada 2010 tercatat 105.103 kasus, dan pada 2012 terdapat 216.156 kasus.
"Komnas Perempuan pun mencatat 282 Perda yang mendiskriminasi perempuan, di mana Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah tertinggi perda diskriminatif," papar Ellin.
Sayang, Ellin tak menunjukkan angka pasti tentang perda yang mendiskriminasikan perempuan di Jawa Barat. (*)
