bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya butuh kolaborasi dengan pihak lain untuk maksimalkan pembangunan desa yang berjumlah 75.265.

"Energi dari kolaborasi ini bersatu padu untuk membangun desa," kata Mendes Yandri di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Kolaborasi bangun desa juga termasuk dengan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mendes Yandri mengatakan, fakta kekinian menunjukkan ada oknum-oknum wartawan dan oknum LSM yang menyalahgunakan profesi hingga akhirnya ditahan atau pun terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Olehnya, Mendes Yandri berharap tidak ada lagi oknum-oknum wartawan dan LSM yang melakukan hal yang tidak benar.

"Olehnya, kami mengajak Media dan LSM untuk bersama mengawal pembangunan Dana Desa agar semua on the track," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Mendes Yandri mengatakan, saat bertemu luring dengan Kepala Desa, dirinya sempat mengungkapkan jika ada oknum Kades yang salahgunakan Dana Desa."Ini pasti saya sikat, termasuk oknum-oknum yang menggangu Kepala Desa menjalankan tugasnya," kata Mendes Yandri.

Baca juga: Gandeng Polri, Mendes Yandri Pastikan Dana Desa Bisa Dirasakan Warga

"Walaupun secara spesifik saya tidak menyebutkan semua LSM tapi hanya LSM yang mengganggu jadi yang tidak menggangu tidak saya sebutkan," kata Mendes Yandri.

Termasuk kata Mendes Yandri, wartawan bodrex, dimana dirinya mengutip istilah tersebut dari Mantan Ketua PWI Sofyan Lubis.

Namun karena pemahaman soal ini bermacam-macam hingga ada pihak yang tersinggung. "Sebenarnya kami sama sekali tidak ada niat seperti itu tapi kalau ada yang tersinggung dari LSM maupun Wartawan yang menjalankan tugas dengan baik dan professional,tentu sebagai manusia biasa, kami mohon  maaf," kata Mendes Yandri.

"Saya ingin mengajak semua pihak bersatu padu membangun desa karena membangun desa sejatinya membangun Indonesia," tandas Mendes Yandri.

Kami menghimbau kepada Kepala Desa seluruh Indonesia apabila ada oknum-oknum yang kami sebutkan diatas yaitu oknum LSM dan oknum wartawan  untuk melaporkan ke aparat penegak hukum karena Kemendes sudah kerjasama Kejaksaan  Agung dan Kepolisian RI.