bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut perlu langkah mendesak untuk membendung meningkatnya langkah medis berupa female genital mutilation (FGM) atau sunat pada perempuan. Di beberapa belahan dunia, bukti menunjukkan praktik tersebut kini semakin banyak dilakukan oleh petugas kesehatan.

Baca juga: Kementerian PPPA: Sunat Perempuan Pelanggaran Hak Asasi Manusia聽

Hingga tahun 2020, diperkirakan ada 52 juta anak perempuan dan perempuan dewasa menjadi korban FGM di tangan petugas kesehatan, sekitar 1 dari 4 kasus.

Pedoman WHO baru berjudul 'Pencegahan Mutilasi Alat Kelamin Perempuan dan Manajemen Klinis Komplikasi' memberikan rekomendasi untuk mencegah praktik tersebut dan memastikan perawatan berbasis bukti bagi para penyintas. Mencakup tindakan untuk sektor kesehatan, pemerintah, dan masyarakat yang terkena dampak.

鈥淢utilasi alat kelamin perempuan merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak perempuan dan sangat membahayakan kesehatan mereka,鈥� kata Direktur Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Penelitian WHO, dan Program Khusus PBB untuk Reproduksi Manusia (HRP), Dr Pascale Allotey, dilansir dari website resmi, Senin (28/4/2025).

鈥淪ektor kesehatan memiliki peran penting dalam mencegah FGM petugas kesehatan harus menjadi agen perubahan dan bukan pelaku praktik berbahaya ini. Dan juga harus menyediakan perawatan medis berkualitas tinggi bagi mereka yang menderita dampaknya," lanjutnya.

Baca juga: Praktik sunat perempuan di Sierra Leone: Saya percaya pacar saya meninggal karena alat kelaminnya disunat

FGM yang biasanya dilakukan pada gadis-gadis muda sebelum mereka mencapai pubertas mencakup semua prosedur yang membuang atau melukai bagian-bagian alat kelamin perempuan untuk alasan non-medis.

Bukti menunjukkan bahwa siapapun yang melakukannya, FGM tetap dapat menimbulkan bahaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa FGM bahkan dapat lebih berbahaya jika dilakukan oleh petugas kesehatan, karena dapat mengakibatkan luka yang lebih dalam dan lebih parah.

Karena alasan ini, pedoman baru WHO merekomendasikan kode etik profesi yang secara tegas melarang petugas kesehatan melakukan FGM.

Selanjutnya, mengakui peran mereka yang terhormat dalam masyarakat, pedoman ini menekankan perlunya melibatkan dan melatih petugas kesehatan secara positif untuk pencegahan. Pendekatan komunikasi yang sensitif dapat membantu petugas kesehatan secara efektif menolak permintaan untuk melakukan FGM, sekaligus memberi tahu masyarakat tentang risiko serius yang ditimbulkannya, baik langsung maupun jangka panjang.

鈥淧enelitian menunjukkan bahwa petugas kesehatan dapat menjadi pemimpin opini yang berpengaruh dalam mengubah sikap terhadap FGM, dan memainkan peran penting dalam pencegahannya,鈥� kata Christina Pallitto, Ilmuwan di WHO dan HRP yang memimpin pengembangan pedoman baru tersebut.

"Melibatkan dokter, perawat, dan bidan harus menjadi elemen kunci dalam pencegahan dan penanggulangan FGM. Karena negara-negara berupaya untuk mengakhiri praktik tersebut dan melindungi kesehatan perempuan dan anak perempuan," tambah Christina.

Baca juga: Mahasiswa Asal Sumut Diduga Meninggal Tidak Wajar di Bali: Keluarga Sebut Alat Kelamin Korban Pecah

Selain undang-undang dan kebijakan yang efektif, pedoman tersebut menyoroti perlunya pendidikan dan informasi masyarakat. 聽Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat yang melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dapat efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang FGM, mempromosikan hak-hak anak perempuan, dan mendukung perubahan sikap.

Selain pencegahan, pedoman tersebut mencakup beberapa rekomendasi klinis untuk membantu memastikan akses ke perawatan medis berkualitas tinggi yang berempati bagi penyintas FGM.

Mengingat luasnya masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang diakibatkan oleh praktik tersebut, penyintas mungkin memerlukan berbagai layanan kesehatan pada berbagai tahap kehidupan. Mulai dari perawatan kesehatan mental hingga pengelolaan risiko obstetrik dan jika sesuai, perbaikan bedah.

Baca juga: Nandar, Sosok yang Sunat Bantuan Sopir Angkot Puncak Bogor Rp 200 Ribu, Berdalih Dana Keikhlasan

Bukti menunjukkan bahwa dengan komitmen dan dukungan yang tepat, FGM dapat dihentikan.