bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sejumlah kalangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan BUMN, hingga mengurangi ketergantungan dana asing.

Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan, keberadaan Danantara memiliki peluang memperkecil kesenjangan antara modal dengan investasi atau biasa dikenal dengan istilah saving-investment gap. 

Menurutnya, kesenjangan antara modal dan investasi ini merupakan persoalan lama perekonomian Indonesia.

Baca juga: SBY Bicara Peluncuran Danantara: Pastikan untuk Kepentingan Seluruh Rakyat, Bukan Sebagian

Dimana, kemampuan pemerintah mendanai investasi sangat terbatas. Akibatnya ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen dengan rasio investasi terhadap PDB Indonesia mentok di kisaran 30 persen saja.

Ia berharap, Danantara mampu mengakselerasi transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045, sebuah era kejayaan di mana Indonesia berdiri sebagai kekuatan ekonomi global yang mandiri, berdaulat, dan disegani.

"Karena itu, Danantara yang akan mengonsolidasikan BUMN, berpeluang memperbesar kontribusi investasi. Baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, dari dalam maupun luar negeri," kata Herry, Senin (24/2/2025).

Dengan mengkonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah, memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Herry melanjutkan, dampak positif lainnya, Danantara bisa jadi penyangga kebutuhan pendanaan pemerintah sehingga bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi yang bersumber dari modal asing. 

"Kalau Danantara dikelola dengan baik dan asetnya berlipat, ketergantungan pemerintah terhadap dana asing, misalnya melalui utang, bisa saja menurun," sambung dia.

Baca juga: Profil Tony Blair yang Jadi Dewan Pengawas Danantara: Eks PM Inggris Pernah Jadi Dewan Penasihat IKN

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, dengan permodalan yang lebih kuat, badan pengelola investasi Danantara bisa membantu pemerintah lebih cepat merealisasikan hilirisasi dan transisi energi yang selama ini sulit dilakukan.

Dengan mengkonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah, memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Danantara bisa menjadi harapan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek dari transisi energi," tegas Bhima.

Bhima melanjutkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara juga bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan keuangan negara.

Sebagai badan pengelola investasi, BP Danantara berpotensi menjadi platform untuk menarik modal asing dan domestik ke proyek strategis nasional tanpa terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Danantara ini bisa menjadi menarik untuk investasi terutama ke energi baru terbarukan," sambung dia.